Page 25 - Buku Pengelolaan Zakat

evaluasi terhadap lembaga zakat yang berada di bawah
koordinasinya. BAZNAS juga berhak untuk mencabut
izin dari lembaga zakat yang tidak memenuhi ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan.
Penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan
zakat juga sejalan dengan tujuan pembangunan
berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB, di mana salah
satu tujuannya adalah memastikan bahwa semua bentuk
kegiatan pembangunan dilakukan secara transparan,
akuntabel, dan berkeadilan. Oleh karena itu, penerapan
asas akuntabilitas dalam pengelolaan zakat tidak hanya
penting untuk memastikan efektivitas penggunaan dana
zakat, tetapi juga untuk mencapai tujuan pembangunan
berkelanjutan secara lebih luas.
Dalam hal ini, pihak yang berwenang seperti
Kementerian Agama, BAZNAS, dan masyarakat juga
memiliki peran penting dalam memastikan bahwa
lembaga zakat menjalankan tugasnya dengan mematuhi
asas akuntabilitas. Keterlibatan masyarakat dalam
pengawasan pengelolaan zakat juga dapat meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana
zakat.
Dalam rangka mewujudkan penerapan asas
akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, lembaga zakat
juga dapat menggunakan standar akuntansi yang telah
ditetapkan, seperti standar akuntansi zakat yang
dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis
Ulama Indonesia (MUI). Standar akuntansi ini dapat
menjadi pedoman bagi lembaga zakat dalam menyusun
laporan keuangan yang akurat dan terpercaya.

16