Page 27 - Buku Pengelolaan Zakat
P. 27
Analisis Penerapan Asas Akuntabilitas dalam
Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional
Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur
Beradasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat
Penunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat
Islam yang memiliki rezeki lebih serta mampu dengan
syariat Islam. Zakat merupakan prantara keagamaan
yang bertujuan untuk menerapkan keadilan,
kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan
kemiskinan. Pengelolaan Zakat diatur didalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Zakat. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat,
dibentuk Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal
Hidayatullah (BMH). LAZNAS BMH merupakan
Lembaga yang berfungsi melaksanakan kewajiban
pengelolaan zakat secara nasional dalam pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
Pembentukan LAZNAS wajib mendapatkan izin Menteri
atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZNAS
berkewajiban menginformasikan secara berkala dari
waktu ke waktu kepada BAZNAS atas pelaksanaan,
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. Zakat
wajib disalurkan untuk mustahik sesuai dengan syariat
Islam. Pendistribusian dilaksanakan berdasarkan skala
kebutuhan dan kepentingan umat dengan
memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan
kewilayahan. Zakat mampu digunakan untuk usaha
produktif dengan tujuan menuntaskan fakir misikin dan
18
