Page 55 - Buku Pengelolaan Zakat
P. 55
berarti tembus cahaya, tembus pandang, bening, jelas,
tidak terbatas pada orang tertentu saja, terbuka.
Transparansi merupakan keterbukaan dalam
melaksanakan pengambilan keputusan dan keterbukaan
dalam mengemukakan sebuah informasi materil dan
relevan mengenai perusahaan. Undang – Undang No. 14
Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
menyatakan bahwa informasi publik adalah informasi
yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau
diterimra oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik
lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Transparansi dalam konteks pemerintahaan merupakan
keterbukaan dalam membagikan data yang terpaut
dengan kegiataan pengelolaan sumber energi publik
kepada pihak yang memerlukan data. Pemerintah
memiliki kewajiban membagikan data keuangan serta
data yang lain yang dipergunakan dalam pengambilan
keputusan oleh pihak yang berkepentingan.
Konsep dari transparansi dalam perspektif Islam
adalah dilaksanakan dalam bentuk pengungkapan fakta
mengenai kondisi keuangan dan ketersediaan informasi
yang akurat dan terbuka bagi pengguna dan pihak-pihak
yang membutuhkan informasi tersebut dan hal ini dapat
mendukung penghimpunan zakat sebagai salah satu pilar
dalam ajaran Islam. Dengan kata lain, Organisasi
pengelolaan zakat harus bersifat transparan/terbuka
terhadap muzakki. Fakta/aktivitas pengelolaan zakat
tercantuk data yang memudahkan untuk diakses oleh
46