Page 56 - Buku Pengelolaan Zakat
P. 56
berbagai pihak yang berkepentingan terhadap data
tersebut. Usaha mengimplementasikan transparansi pada
pengelolaan zakat dibutuhkan selaku upaya
menghasilkan sistem pengendalian yang baik antara
lembaga pengelola zakat serta pemangku kepentingan.
Hal tersebut tentu tidak melibatkan lembaga pengelola
zakat seorang, tetapi juga pihak eksternal yaitu muzakki
atau masyarakat luas. Pada akhirnya implementasi
transparansi berdampak menghilangkan kecurigaan dan
ketidakpercayaan masyarakat. Bagi penyelenggara
negara yang menjalankan tugas pelayanan publik, Komite
Nasional Kebijakan Governance (KNKG) telah menyusun
pedoman pelaksanaan transparansi. Pada indikator
transparansi yang disusun yaitu: harus memiliki
informasi terkait dengan kebijakan yang dibuat, dan
harus mengumumkan secara terbuka agar pemangku
kepentingan dapat memahami dan melaksanakannya.
Selain itu, lembaga harus menyediakan informasi yang
mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, dan
menyediakan informasi mengenai penyusunan rencana
strategis, program kerja dan anggaran serta
pelaksanaannya. Selanjutnya, informasi yang tersedia
oleh lembaga harus lengkap serta pengawasan dilakukan
oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan sosial.
Menurut Mardiasmo, kriteria implementasi transparansi
oleh sebuah Lembaga dapat dilihat berdasakrkan
indikator, yaitu : mengeluarkan pengumuman mengenai
pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset,
penyediaan laporan tersebut mudah diakses oleh
pemangku kepentingan, pelaporan dilakukan tepat
waktu, tersedianya sarana untuk suara dan usulan publik,
47
