Page 10 - MODUL PERKOPERASIAN_ERNITA DESTIANINGRUM
P. 10

B. Pengertian koperasi
                               Kata  koperasi  diambil  dari  Bahasa  Inggris,  yakni  cooperation.  Jika

                        diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, artinya kerja sama. Menurut UU No 25

                        tahun  1992,  koperasi  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  badan  usaha  yang
                        beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi

                        sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  kerakyatan  yang  berasas  kekeluargaan.
                        Sementara itu, menurut bapak proklamator kita, Mohammad Hatta, yang sekaligus

                        menjadi bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang

                        menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong.
                               Dengan  demikian,  jika  pengelolaan  koperasi  mengarah  pada  kegiatan

                        tolong-menolong  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi
                        anggotanya.  Itulah salah satu  sebab mengapa koperasi  sangat  bermanfaat  untuk

                        banyak orang.


                        C.  Landasan dan Asas Koperasi

                               Koperasi memiliki dasar hukum sehingga koperasi merupakan badan usaha
                        yang  legal  untuk  dijalankan.  Beberapa  dasar  hukum  koperasi  adalah  sebagai

                        berikut:
                        1.  UU Nomor 25 Tahun 1992: Perkoperasian.

                        2.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  1994:  Pembubaran  koperasi  oleh

                           pemerintah.
                        3.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  1994:  Persyaratan  dan  Tata  Cara

                           Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
                        4.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1995:  Pelaksanaan  kegiatan  usaha

                           simpan pinjam oleh koperasi.

                        5.  Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998: Modal penyertaan pada koperasi.
                        6.  Kepmen  Koperasi  dan  UKM  Nomor  98  Tahun  2004:  Notaris  pembuat  akta
                                                                                                            Modul Ekonomi
                           koperasi.
                        7.  Permen Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015: Kelembagaan koperasi.






                                                                                                           4
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15