Page 5 - e-modul Akuntansi Keuangan 1
P. 5

e-modul Akuntansi Keuangan I – Politeknik Negeri Bali


                                                         BAB I

                                                   PENDAHULUAN
                 Capaian Pembelajaran:
                 Setelah menyelesaikan topik ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar
                 laporan keuangan.


                   1.  KERANGKA STANDAR PELAPORAN KEUANGAN INDONESIA



                       Pada  tanggal  12  Desember  2022,  Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan
               (DSAK)  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  telah  mengesahkan  Kerangka  Standar

               Pelaporan Keuangan Indonesia (KSPKI). KSPKI tersebut berlaku efektif pada tanggal
               1 Januari 2024. KSPKI diterbitkan untuk mengatur:

                   a.  Pilar  SAK  yang  digunakan  oleh  entitas  dalam  menyusun  laporan  keuangan
                       berdasarkan  SAK  yang  diterbitkan  oleh  IAI  atau  disebut  sebagai  laporan

                       keuangan bertujuan umum;

                   b.  Kriteria untuk masing-masing pilar SAK;
                   c.  SAK yang berlaku untuk setiap pilar SAK; dan

                   d.  Persyaratan  bagi  entitas  untuk  berpindah  dari  satu  pilar  SAK  ke  pilar  SAK
                       lainnya.




               SAK YANG BERLAKU
               Terdapat empat pilar SAK yang saat ini berlaku di Indonesia, yaitu:

                   1)  Pilar 1 SAK Internasional
                   2)  Pilar 2 SAK Indonesia

                   3)  Pilar 3 SAK Indonesia untuk Entitas Privat/SAK Indonesia untuk Entitas Tanpa
                       Akuntabilitas Publik

                   4)  Pilar 4 SAK Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM)


               RUANG LINGKUP

                   •  Entitas  menerapkan  pilar  SAK  yang  sesuai  pada  saat  Menyusun  laporan

                       keuangan bertujuan umum, sesuai dengan SAK yang diterbikan oleh IAI.

                   •  Dalam  menyusun  laporan  keuangan  bertujuan  umum,  enntitas  harus
                       menentukan apakah entitas memiliki akuntabilitas publik; dan





                                                                                                        1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10