Page 17 - Analisis Klaim Pasien JKN di RSUP Dr M Djamil Padang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi setiap warga negara. Setiap individu, keluarga

dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan kesehatannya dan negara

bertanggung jawab agar terpenuhinya hak hidup dan hak sehat bagi seluruh

1
penduduknya sesuai dengan pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya
dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menegaskan pula

bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas

2
sumber daya bidang kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Berdasarkan keterangan tersebut, pemerintah bertanggung jawab atas

pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional

3
(JKN). JKN dilaksanakan secara bertahap, tahap pertama dilaksanakan mulai

tanggal 1 Januari 2014 dengan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) meliputi

fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

Peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) yang terdiri dari peserta, PNS,

TNI/POLRI dan peserta Jamsostek, dan tahap kedua mulai 1 Januari 2019 dengan

4
peserta seluruh penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN.
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan JKN terdapat tiga unsur yang saling

keterkaitan satu sama lain yaitu, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan,

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan (PPK) dan masyarakat. Penyelenggara

1