Page 15 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa

BADAN POM HADIR penGantar
keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA

Pelaksana Teknis (UPT) hingga kini mencapai 73 unit, yang konkritnya adalah pengembangan aplikasi yang mudah di install
terdiri dari 21 Balai Besar POM, 7 Balai POM Tipe A, 5 Balai POM di gadget, yang memudahkan public memindai barcode produk
Tipe B, dan 40 Kantor Badan POM di Kabupaten/Kota. obat dan makanan, sehingga mudah mencocokkannya dengan
Untuk membangun struktur baru tersebut, di tahun 2018 daftar produk di website Badan POM. Pada sisi lain pengembangan
Badan POM merekrut 1.059 orang personil baru, hingga pegawai SDM diperlukan guna mendukung kerja sama operasional
Badan POM seluruh Indonesia kini mencapai 4.766 orang. dengan institusi lain, utamanya dalam kaitan law and order. Tak
Tak cukup dengan membangun personil, untuk meningkatkan ter hindarkan adanya irisan tugas yang terkait dengan penegakan
pengawasannya Badan POM juga menggalang kerja sama dengan hukum, karena Badan POM sering berhadapan dengan pihak
berbagai pihak, baik dengan Kementerian/Lembaga/Instansi yang memproduksi obat dan makanan dengan cara yang tidak
lain, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, maupun dengan bertanggung jawab hingga membahayakan masyarakat.
Organisasi­Organisasi. Perpres 80 Tahun 2017 juga memberi
kewenangan kepada Badan POM untuk bekerja sama dengan Zona integritas
aparatur Kepolisian, Kejaksaan, serta Intelijen, khususnya terkait Untuk meraih legitimasi yang kuat sebagai pengawas obat
tugas pengawasan yang sering kali diikuti dengan tindakan pe­ dan makanan, Badan POM tidak cukup hanya berbekal kom­
negakan hukum. Dengan semakin luasnya lingkup tugasnya, petensi teknis. Badan POM perlu terus meningkatkan reputasinya
Badan POM terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai lembaga pemerintah yang efisien dan bersih, serta diakui
(SDM) di lingkungannya. sebagai lembaga yang otoritatif, akuntabel, kredibel, sehingga
Peran Badan POM dalam melindungi kesehatan masyarakat berwibawa di hadapan publik. Diperlukan waktu dan skema yang
dan membangun daya saing bangsa perlu didukung oleh Pe­ sistimatis guna meraih akuntabilitas dan legitimasi yang kuat.
mimpin­Pemimpin yang Pancasilais, yaitu pemimpin yang ber­ Maka, sejak hampir satu dekade lalu, Badan POM telah sepakat
iman, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mendahulukan menetapkan medan tugasnya sebagai Zona Integritas. Prinsip
kepentingan Bangsa, membangun Bangsa yang adil dan sejahtera, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih
serta menghargai keberagaman. Seperti juga Pemimpin­Pemim­ dan Melayani (WBBM) setahap demi setahap ditegakkan.
pin Pejuang kita yang selama ini, semenjak Kebangkitan Na­ Roadmap Badan POM dimulai dari Perpres Nomor 81 Tahun
sional, sesudah, dan sebelum Kemerdekaan. Untuk itu Badan 2010 tentang Reformasi Birokrasi dan ketentuan turunannya
POM terus mengoptimalisasi potensi dan kinerja kepemimpinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur
dengan melakukan promosi dan mutasi pejabat struktural, yang Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Ketentuan
menjadi langkah penting dalam pencapaian visi misi Badan tersebut dikombinasikan dengan manajemen pengendalian
POM. Posisi dan jabatan baru juga memberikan tantangan untuk mutu dan tata kelola keuangan dengan mengikuti norma yang
mengasah kapasitas kepemimpinan dan membangun budaya dite tapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya mulai
organisasi yang baik dengan menginternalisasi spirit of the corps terlihat. Survei secara internal dan eksternal terkait kualitas
dari level Pimpinan tertinggi hingga Staf. pelayanan Badan POM menunjukkan angka kepuasan yang terus
Pemanfaatan teknologi informasi menjadi isu penting dalam meningkat. Bahkan, survei tahun 2017 menunjukkan indeks
tugas Badan POM. Terkait pengembangan SDM, Badan POM kepuasan atas layanan Badan POM berada di atas rata­rata
mendorong SDM nya untuk mengikuti revolusi industri 4.0 indeks kepuasan layanan kementerian dan lembaga pemerintah
yang berbasis internet, aplikasi mutakhir, big data, dan robotik. lain. Indeks persepsi korupsinya juga membaik. Dispute dalam
Tujuannya, agar mampu melaksanakan tugas dengan lebih laporan keuangan juga semakin berkurang, sehingga BKP
cepat, lebih cermat dan akurat, yang muaranya adalah pening­ memberikan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kepada
katan kualitas layanan pada masyarakat. Teknologi informasi Badan POM selama empat tahun berturut­turut sejak tahun 2015.
ter bukti bisa membantu mempercepat temuan produk palsu, Sementara, tata kelola manajemen Badan POM juga dinyatakan
sub­standard, bahkan produk yang berbahaya. Salah satu wujud semakin membaik dengan lebih dipatuhinya Standard Operation

4 I tiga taHUn KinERJa Badan POM tiga taHUn KinERJa Badan POM I 5