Page 189 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa

BADAN POM HADIR MEWUJUDKAN VISI MELALUI LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS
keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA

juga merupakan dasar bagi pengembangan kerja sama lebih
lan jut antara akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah. Hal ini
sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.
Kementerian Ristekdikti saat ini fokus mendorong penelitian
dan pengembangan, salah satunya di bidang obat dan makanan.
"Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018, Instruksi Presiden
Nomor 6 Tahun 2016, dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 merupakan rujukan dan acuan kami untuk bekerja sama
dengan Badan POM. Peneliti saat ini masih banyak yang belum
mengetahui peraturan terkait standar penelitian. Diharapkan
dengan kerja sama ini Badan POM dan Kemeristekdikti dapat
mengawal peneliti agar penelitian semakin maju dan sesuai
dengan standar, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat."
ungkap Muhammad Dimyati.

Kejaksaan Agung; Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Foto bersama usai penandatangangan nota kesepahaman dengan Kejaksaan
Transmigrasi; Kementerian Dalam Negeri; Agung; Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi; Kementerian Dalam Negeri; dan
Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia saat puncak peringatan HUT Badan POM RI
Badan Narkotika Nasional ke-16 di Jakarta (28/02/17).
Pengawasan obat dan makanan tidak akan berjalan optimal
tanpa kepedulian dan dukungan dari segenap komponen bangsa.
Tepat pada acara Puncak HUT Badan POM ke­16 di Balai Kartini,
Jakarta, Badan POM menegaskan komitmennya melakukan
pengawasan bersinergi dengan lintas sektor (28/02/17). Ben­
tuk kemitraan Badan POM dengan berbagai instansi/lintas sek­
tor tersebut diwujudkan dengan penandatanganan nota kese­
pahaman dengan Kejaksaan Agung tentang Kerja Sama dan
Koordinasi terutama dalam penegakan hukum tindak pidana
di bidang Obat dan Makanan; Kementerian Desa, PDT, dan
Transmigrasi untuk bersama memberdayakan masyarakat desa
di bidang keamanan pangan; Kementerian Dalam Negeri ten­
tang Kerja Sama Pemanfaaatan NIK, Data Kependudukan,
dan KTP Elektronik Dalam Lingkup Tugas Badan POM; Badan
Narkotika Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika; dan Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia untuk kerja
sama di bidang pengawasan dan pembinaan dalam rangka pere­
daran obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan
pangan aman di Pasar Rakyat. Sosialisasi nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada
tanggal 28 Februari 2017 untuk meningkatkan sinergitas kedua instansi dalam
rangka optimalisasi pemberantasan kejahatan di bidang obat dan makanan.

178 I tiga taHUn KinERJa Badan POM tiga taHUn KinERJa Badan POM I 179