Page 191 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa

BADAN POM HADIR MEWUJUDKAN VISI MELALUI LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS
keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA

Untuk itu, pengawasan terhadap publikasi, promosi, dan
iklan obat dan makanan dalam industri penyiaran perlu diting­
katkan antara lain melalui kerja sama dengan Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) di sejumlah daerah, antara lain:
• Perjanjian kerjasama dengan Komisi Penyiaran Daerah
Isti mewa Yogyakarta tentang Pengawasan Siaran Iklan,
Pu blikasi, dan Promosi Obat dan Makanan Pada Lembaga
Penyiaran di DIY (09/08/17)
• Perjanjian kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah DKI Jakarta tentang Pengawasan Isi Siaran Ter­
hadap Iklan, Publikasi, dan Promosi Obat dan Makanan
pada Lembaga Penyiaran di DKI Jakarta (30/10/17)
• Perjanjian kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengawasan
Isi Siaran Terhadap Publikasi, Promosi, dan Iklan Obat dan
Makanan di Provinsi Bangka Belitung (06/11/17)
• Perjanjian kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah Lampung tentang Pengawasan Isi Siaran Terhadap
Publikasi, Promosi, dan Iklan Obat dan Makanan (20/11/17)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam,
maka menjadi kewajiban Badan POM pula untuk menjamin
produk obat dan makanan halal yang aman dikonsumsi oleh
umat muslim di tanah air. Undang­Undang Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mengamanatkan
kepada pemerintah terkait jaminan kepastian produk halal untuk
Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Balai Besar/Balai POM dengan dikonsumsi dan digunakan. Terkait hal ini, Badan POM telah
KPID. bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk
Halal (BPJPH).
Dalam kerja sama ini, BPJPH berperan sebagai administrator
sertifikasi produk halal yang akan bekerja sama dengan Lembaga
Komisi Penyiaran Indonesia Pemeriksa halal (LPH). Tugas LPH melakukan pemeriksaan
Di era revolusi industri sekarang ini, semakin mudah masya­ lapangan untuk mengumpulkan data yang dimasukkan ke
rakat mendapatkan informasi dari berbagai media, termasuk dalam sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk pe­
iklan obat dan makanan. Ketidaktahuan pelaku usaha obat dan ne tapan kehalalan produk sehingga dalam penjaminan produk
ma kanan maupun penyedia jasa periklanan mengenai peraturan/ halal sesuai amanat ketentuan peraturan perundang­un­
ketentuan periklanan yang berlaku merupakan penyebab masih dangan, BPJPH melihat dari segi kehalalan suatu produk, se­
banyak beredarnya iklan TMK tersebut. Tidak sedikit dari iklan mentara Badan POM dari segi thayib­nya. Sebagai langkah awal
obat dan makanan yang beredar berupa iklan yang tidak me­ dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kanwil
menuhi ketentuan (TMK). Kementerian Agama Prov DKI Jakarta, LPPOM MUI Prov DKI,

180 I tiga taHUn KinERJa Badan POM tiga taHUn KinERJa Badan POM I 181