Page 60 - Mapom_Vol5_No3_2023
P. 60

Ruang Kerja





                                  Gencarkan Edukasi



                                  Ajak Produsen Kosmetik


                                  Taat Regulasi
            Penulis  :  Fadila utami
            Editor   :  Fathan Nur Hamidi
          Tahukah kamu lebih dari 50% nomor izin edar (NIE) produk yang disetujui oleh BPOM selama lima tahun
          terakhir berasal dari produk kosmetik? Sayangnya pertumbuhan bisnis kosmetik ini masih saja dinodai oleh
          oknum nakal yang sengaja melanggar regulasi kosmetik demi meraup untung besar.


                    ingga tahun 2023 sebesar
                    62,78% produk yang
                    memperoleh  nomor izin
                    edar (NIE) BPOM adalah
          Hproduk kosmetik. Hal ini
           mengindikasikan besarnya pertumbuhan
           industri kosmetik di Indonesia saat
           ini. Tren ini  menandakan adanya
           peningkatan kesadaran di tengah
           masyarakat Indonesia untuk merawat
           diri dan menjaga pola hidup bersih.
              Merespon tingginya kebutuhan
           masyarakat terhadap produk kosmetik,
           BPOM sigap memberi dukungan
           Pelaku usaha yang belum memiliki
           sarana produksi mandiri didorong untuk
           melakukan kontrak produksi ke industri

           cara pembuatan kosmetik yang baik
           (CPKB) sehingga dapat  memiliki izin

           pelaku usaha tersebut dapat disebut
                                               Dalam kurun waktu 2020-2022,   pelaku usaha industri kosmetik lain di
           dan dapat mengedarkan produknya.   BPOM telah melakukan pemeriksaan   luar kontrak produksi. Fenomena ini
              Tak hanya itu, BPOM juga       terhadap 1.041 sarana produksi   membuka peluang beredarnya kosmetik
                                             kosmetik, 13.841 sarana distribusi
           kosmetik dan pembinaan usaha      kosmetik, serta 454 sarana distribusi   Sebagian pelanggaran juga disebabkan
           mikro kecil dan menengah (UMKM).   kosmetik khususnya BUPN  kosmetik.   pelaku usaha belum memahami regulasi
           Upaya ini terus dilakukan BPOM untuk    Berdasarkan hasil pengawasan BPOM   kontrak produksi, termasuk tanggung
           meningkatkan daya saing produk dan   dalam rentang waktu tersebut, masih   jawab terhadap kualitas kosmetik di
           meminimalisir pelanggaran di bidang   ditemukan sarana produksi dan   peredaran.
           kosmetik.                         distribusi kosmetik yang tidak memenuhi
                                             ketentuan. Temuan tersebut antara   BPOM Tingkatkan Ketaatan
           Pelanggaran Pelaku Usaha          lain pelanggaran terkait produk tanpa   Regulasi Pelaku Usaha
           Kosmetik                          izin edar (TIE), produk mengandung   Berangkat dari keresahan atas
              Pesatnya perkembangan dunia    bahan berbahaya atau dilarang,   kasus-kasus pelanggaran yang masih
           usaha kosmetik dan meningkatnya   ketidaksesuaian pemenuhan CPKB, dan   kerap terjadi, BPOM sebagai pihak yang
           demand produk kosmetik berimbas   pelanggaran terkait dengan penerapan   berwenang mengajak asosiasi pelaku
           pada persaingan dalam bisnis kosmetik   kontrak produksi kosmetik.  usaha kosmetik, perusahaan kosmetik,
           menjadi semakin ketat. Hal ini sekaligus   Pelanggaran kontrak produksi   BUPN Kosmetik, dan
           berdampak pada tingginya angka    kosmetik yang terjadi disinyalir ada motif   kecantikan untuk bersama-sama
           pelanggaran pelaku usaha kosmetik.   bisnis, yang diakibatkan BUPN mencari   membangun ketaatan dan kesadaran


      58


                         ol
                        V
                    Vol. 5/No. 3/20233/2023
                          .
                              .
                           5/No
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64