Page 64 - Konpers Penindakan Obat Tradisional dan Pangan Olahan

Lebih lanjut Penny menyampaikan, terdapat temuan terbaru pada operasi
penindakan obat tradisional tanpa izin edar dan/atau mengandung bahan kimia obat
serta pangan olahan tanpa izin edar pada Rabu (23/09) di Rawalumbu, Bekasi.

Nilai temuan barang bukti sebanyak 60 item, 78.412 pcs diperkirakan mencapai
Rp3,25 miliar. Temuan ini merupakan hasil pengawasan rutin yang bermula dari
laporan masyarakat yang menyebutkan adanya gudang yang menyimpan dan
mendistribusikan produk obat tradisional dan pangan olahan ilegal.

Berdasarkan laporan tersebut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM
melakukan pendalaman dan penelusuran yang kemudian menunjukkan adanya
pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.
“Untuk sementara, diketahui bahwa modus operandi pelaku adalah mengedarkan
obat tradisional dan pangan olahan ilegal melalui platform e-commerce, serta
mendistribusikan produk tersebut melalui jasa transportasi online dan ekspedisi,”
ungkap Kepala Badan POM. “Dari operasi ilegal ini, tersangka berhasil
mendapatkan omset miliaran rupiah setiap tahunnya,” lanjut Kepala Badan POM
dalam rilis.
Sanksi Pelaku

Berdasarkan temuan dan fakta di lapangan, para tersangka dapat dijerat dengan
ketentuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 196 Jo. Pasal
98 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) yang pada intinya
menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau
mengedarkan sediaan farmasi, dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5
miliar rupiah.

“Selain itu, tersangka juga dapat dikenakan hukuman pidana berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1),”
tambah Kepala Badan POM. Pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha pangan
yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang
dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan
eceran dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda
paling banyak 4 miliar rupiah.

“Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999,
Pasal 62 ayat (1), tersangka dapat dikenakan hukuman dengan pidana penjara
paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah,” lanjut
Kepala Badan POM.
Upaya Pencegahan Badan POM

Dalam memberantas kejahatan obat dan makanan, Badan POM mengedepankan
upaya pencegahan melalui optimalisasi kegiatan cegah tangkal, siber dan intelijen.
Sementara itu, untuk penegakan hukum akan lebih difokuskan pada kejahatan
dengan nilai ekonomi tinggi atau kualitas kejahatannya akan mempengaruhi
kesehatan masyarakat, perekonomian, harga diri bangsa (ketahanan bangsa)
utamanya produk-produk impor dan kejahatan terorganisir.