Page 60 - Majalah BERAKSI edisi 3
P. 60

KINERJA POKJA RB  BERAKSI 2023  BERAKSI 2023                                                        KINERJA POKJA RB



         Fungsi APIP yang berjalan dengan baik yang profesional   akibat tindakan  penyalahgunaan  jabatan  atau wewenang,

 KEGIATAN STRATEGIS POKJA PENGUATAN PENGAWASAN  dan independen dapat mencegah terjadinya kecurangan ser-  hambatan  dalam pelayanan,  pemerasan, perbuatan  curang,
                                                             benturan kepentingan, gratifikasi dan Whistle Blowing System
       ta mendorong  peningkatan  transparansi dan akuntabilitas
 PENCEGAHAN KORUPSI DI PPPOMN  pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan kewajaran   yang dilakukan oleh petugas layanan di PPPOMN. Komitmen
 PANTANG MUNDUR!  laporan keuangan.                          yang tinggi dipegang erat oleh PPPOMN dalam memberikan
         Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasi-
                                                             penghargaan  dan menjamin perlindungan  hukum kepada
       onal (PPPOMN) sebagai bagian dari salah satu unit di Badan   pegawai  yang  melaporkan  penerimaan  gratifikasi  dan  yang
 PENULIS: RISWAHYULI, ATIEK SUPARDIATI EKA S  Pengawas Obat  dan Makanan (Badan POM) senantiasa   aktif dalam program WBS.
       berkomitmen untuk dapat melaksanakan pengawasan inter-  Penjelasan-penjelasan diatas membuktikan bahwa PPPOMN
       nal dan bekerja sama dengan APIP Badan POM (dalam hal ini   pantang mundur dalam mencegah korupsi. Hal ini sejalan
       Tim dari Inspektorat) melalui program-program yang ada di   dengan tantangan pengawasan obat dan makanan yang se-
       salah satu kelompok kerja yaitu Tim Penguatan Pengawasan.   makin dinamis seiring pertumbuhan pesat industri obat dan
       Beberapa  hal yang dilakukan  dan disediakan diantaranya   makanan yang merupakan respon terhadap tingginya per-
       adalah                                                mintaan konsumen.
         1.  Komitmen  Pimpinan  untuk mengimplementasikan
             Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah dan senan-
             tiasa  terus  mendorong  budaya  anti  gratifikasi  dan
             Whistle Blowing System (WBS) di lingkungan PPPOMN
         2.  Tim SPIP dan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) serta
             tim auditor internal yang menjadi motor penggerak              PENGADUAN MASYARAKAT
             kegiatan pengawasan internal
         3.  Pelaksanaan tugas penerapan dan penilaian Pengen-         https://bit.ly/Dashboard_SPIPPPPOMN
             dalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
         4.  Implementasi ISO 37001:2016 mengenai Sistem Mana-   https://bit.ly/KONSULTASIDANPENGADUANPPPOMN
             jemen Anti Penyuapan (SMAP)
         5.  Penyempurnaan  aplikasi untuk kemudahan pengad-
             uan masyarakat  dan monitoring SPIP di lingkungan
             PPPOMN
         Aplikasi  yang dimaksud  pada point 5  adalah Dashboard
       SPIP di https://bit.ly/Dashboard_SPIPPPPOMN dan e-pen-
       gaduan  dalam https://bit.ly/KONSULTASIDANPENGAD-
       UANPPPOMN yang dapat digunakan oleh pihak internal dan
       eksternal PPPOMN untuk dapat melaporkan adanya keluhan




 esuai dengan amanat dalam Instruksi Presiden  Jadi apakah APIP itu?
 Nomor 9 Tahun 2014, perlu dilakukan percepa-
 tan efektivitas penerapan Sistem Pengendalian  APIP adalah  Instansi Pemerintah  yang  mempunyai tugas
 SIntern  Pemerintah  (SPIP) dalam pengelolaan  pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:
 keuangan  negara  serta  intensifikasi  peran  Aparat  Penga-  1.  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
 wasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan masing-mas-  yang bertanggung jawab kepada Presiden
 ing dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan  2.  Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Itta-
 akuntabilitas dalam pengelolaan  keuangan  negara/daerah   ma)/Inspektorat yang berada dibawah dan bertanggu-
 dan pembangunan nasional,  serta  meningkatkan upaya   ng jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah
 pencegahan korupsi. Pengawasan intern ini dilakukan mu-  non-Departemen (LPND)
 lai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan ke-  3.  Inspektorat Pemerintah Provinsi yang berada dibawah
 giatan  pengawasan  lain  terhadap  penyelenggaraan  tugas   dan bertanggung jawab kepada Gubernur
 dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan  4.  Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada
 yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai   dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wa-
 dengan indikator yang telah ditetapkan.  likota.


       PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO DAN SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO




 59                                                         60
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65