Page 7 - MoU Kementan
P. 7
Judul : Mendagri dan Mentan Tandatangani Adendum Nota Kesepahaman
Nama Media : jurnas.com
Tanggal : 27 Januari 2020
Halaman/URL: http://www.jurnas.com/artikel/66419/Mendagri-dan-Mentan-
Tandatangani-Adendum-Nota-Kesepahaman/
Tipe Media : Media Online
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Dalam
Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
dan Menteri Pertanian (Mentan)
Syahrul Yasin Limpo melakukan
Penandatangan Adendum Nota
Kesepahaman terkait koorinasi
tupoksi (tugas dan fungsi).
Sebagaimana diketahui, urusan
pemerintahan sesuai dengan UU No.
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah terbagi
menjadi 3 (tiga), yaitu absolut, pemerintahan umum dan konkuren.
Urusan pemerintahan konkuren terbagi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
terdiri dari 32 urusan termasuk bidang pertanian, menjadi dasar dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah.
“Pembangunan pertanian bersifat multi sektor yang melibatkan unsur antara lain
kesehatan, perdagangan, komunikasi dan informatika, pekerjaan umum,
pembangunan desa, serta koperasi dan usaha kecil menengah," ujar Tito saat
penandatanganan adendum di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (27/01/2020).
Kata Mendagri Tito Karnavian seperti dirilis Kapuspen Kemendagri,
kemitraan/kerjasama sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja pembangunan
pertanian di Indonesia secara berkelanjutan, baik kerjasama antar institusi
pemerintah, maupun antara pemerintah dan masyarakat swasta.
Ia menjelaskan, pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan
urusan pemerintahan konkuren, mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK) yang disusun oleh Kementerian/Lembaga..
Ini sesuai amanat Pasal 8, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
bahwa sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di daerah menjadi tanggung jawab
masing-masing K/L dalam kerangka pembinaan dan pengawasan teknis yang
bersinergi dengan pembinaan dan pengawasan umum yang secara nasional
dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintah
daerah dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian
