Page 8 - MoU Kementan

dan pengembangan, sebagaimana tertuang dalam PP No. 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Salah satu bentuk sinergitas antara Binwas Umum dan Binwas Teknis adalah melalui
kerjasama yang salah satunya adalah penandatangan nota kesepahaman antara
Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk
meningkatkan pembangunan sektor pertanian,” ujarnya.

Dalam hal sinergitas pelaksanaan, lanjut Tito, salah satu langkah Kementerian Dalam
Negeri adalah mendorong daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, melalui
pengintegrasian program pertanian nasional ke dalam dokumen rencana
pembangunan daerah.
Ini sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Perda tentang RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja
Pemerintah Daerah.

Tito yang juga mantan Kapolri melanjutkan, dalam konteks mendukung perencanaan
dan penganggaran di daerah, Kementerian Dalam Negeri setiap tahun menetapkan
Permendagri yang mengatur tentang pedoman penyusunan RKPD dan APBD serta
Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang mengatur tentang klasifikasi, kodefikasi, dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

"Dengan adanya nota kesepahaman, diharapkan kinerja pembangunan pertanian
yang terdapat dalam lingkup nota kesepahaman dapat lebih fokus sehingga
mempercepat pencapaian target secara nasional,” jelasnya.

Tak hanya itu, ia menegaskan, koordinasi juga diharapkan dapat mendatangkan
manfaat agar program kegiatan pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya
sebagaimana diatur dalam lampiran UU No. 23 Tahun 2014.

Bagi Tito, salah satu upaya yang dilakukan dalam penguatan koordinasi adalah
dengan penyusunan nota kesepahaman untuk menegaskan kerjasama dalam
pelaksanaan program pertanian komando strategis pembangunan pertanian
(Kostratan).

"Juga dalam penanganan rawan pangan dan stunting serta lingkup bidang yang lain
termasuk penggunaan NIK sebagai basis data yang ditindaklanjuti dengan
penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS),” kata Mendagri.

Adapun rencana Kerjasama ke depan disampaikan Mendagri yang meliputi:

Pertama, pencapaian target pembangunan nasional bidang pertanian dilakukan
melalui sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan
program/kegiatan antara Kementerian yang membidangi urusan pertanian dan
pangan serta pemerintah daerah.

Kedua, sinkronisasi dilakukan melalui Koordinasi Teknis Pembangunan antara Pusat
dan Daerah dengan 4 (empat) tahapan, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi pembangunan daerah yang mengacu pada Prioritas