Page 14 - Badan POM Selenggarakan Seminar Sains Internasional Probiotik
P. 14

"Di Indonesia sendiri, kami dari Badan POM memiliki regulasi baru yakni Peraturan BPOM Nomor 17
                Tahun  2021  tentang  Pedoman  Penilaian  Produk  Suplemen  Kesehatan  Mengandung  Probiotik,  yang
                mencantumkan persyaratan keamanan, manfaat dan mutu yang harus dipenuhi," sambungnya.

                Manfaat Probiotik untuk Pencernaan

                Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
                Kosmetik BPOM RI Reri Indriani memaparkan poin utama dari Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2021
                tentang Pedoman Penilaian Produk Suplemen Kesehatan Mengandung Probiotik.

                "Dengan adanya peraturan ini berarti tersedianya pedoman penilaian kesehatan produk suplemen yang
                mengandung  probiotik  sebagai  referensi,  khususnya  pelaku  industri.  Probiotik  sendiri  adalah
                mikroorganisme yang memberikan manfaat bagi keseimbangan pencernaan mikrobiota saluran cerna,"
                terangnya.

                "Untuk  produk  suplemen  kesehatan  yang  mengandung  probiotik juga  harus  memerhatikan sejumlah
                ketentuan, antara lain, jumlah probiotik yang tepat, kemampuan probiotik untuk berkembang biak di
                dalam saluran pencernaan (kolon), pengaruh lingkungan dan kebiasaan hidup masyarakat setempat, gen
                resisten  antibiotik,  dan  bukti  ilmiah  untuk  mendukung  keamanan  dan  klaim  yang  disertai  based  on
                science (ilmiah)."

                Produk suplemen yang harus teregistrasi harus memenuhi keamanan dan manfaat serta kualitas. Evaluasi
                produk suplemen yang mengandung probiotik turut dilakukan.

                "Poin evaluasi didukung oleh bukti ilmiah, jumlah minimal probiotik yang memberikan manfaat, durasi
                penggunaan menurut data pendukung," lanjut Reri dalam paparan berjudul, The Overview of Probiotic
                Regulations in Indonesia.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19