Page 13 - Dukung Pengarusutamaan Obat Tradisional, Badan POM Komitmen Dampingi UMKM untuk Penuhi Standar CPOTB
P. 13
Judul : Menko PMK Minta Penolak UU Cipta Kerja Lakukan Judicial Review
Nama Media : merdeka.com
Tanggal : 9 Oktober 2020
Halaman/URL : https://www.merdeka.com/peristiwa/menko-pmk-minta-penolak-uu-
cipta-kerja-lakukan-judicial-review.html
Tipe Media : Online
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
Muhadjir Effendy menghargai aksi
demonstrasi besar-besaran yang dilakukan
oleh masyarakat maupun mahasiswa untuk
menolak disahkannya UU Cipta Kerja di
sejumlah daerah, Kamis (8/10) kemarin.
Menurutnya hal tersebut sebagai ekspresi mengemukakan pendapat dan pikiran
yang dijamin oleh undang-undang. Tetapi yang tidak ditoleransi dan disayangkan
adalah Jika terjadi tindakan anarkis dan pengerusakan.
"Saya kira salurkan lah ekspresi sebaik-baiknya. Percayalah bahwa tidak ada
pemerintah yang tidak punya niat baik kepada rakyatnya," katanya di Sukoharjo,
Jumat (9/10).
"Jadi soal salah paham, bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama. Kalau toh
akhirnya tidak ketemu, tidak puas kan ada salurannya. Yaitu bisa melalui judicial
review ke MK (Mahkamah Konstitusi). Jadi semua bisa diselesaikan," sambungnya.
Muhadjir menjelaskan, pengesahan UU Cipta Kerja merupakan niatan baik
pemerintah, salah satunya untuk menyediakan lapangan kerja, terutama kepada
angkatan kerja kita yang belum mempunyai pekerjaan. Ia menyebut saat ini
angkatan kerja di Indonesia hampir 137 juta orang. Dari jumlah tersebut 7 juta di
antaranya masih menganggur.
"Sementara setiap tahun kita itu nambah angkatan kerja baru, tamatan SMA, SMK,
SMP dan perguruan tinggi, itu jumlahnya 3,5 juta. Nah, itu sebenarnya niat
pemerintah. Kita lebih mengutamakan yang pengangguran," tandasnya.
Menko Muhadjir melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sukoharjo dalam rangka
penyerahan sertifikat COPTB (Cara Pembuatan Obat Yang Baik) dan izin edar,
kepada sejumlah pelaku usaha jamu tradisional, di Pendopo Kabupaten Sukoharjo,
Jawa Tengah. Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut didampingi oleh
Kepala Badan POM Penny K. Lukito dan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya.
