Page 145 - Dukungan Badan POM dalam Penyediaan Obat dan Vaksin

Judul : Terkait Pengadaan Vaksin COVID-19, Pemerintah Libatkan MUI

Nama Media : klikpositif.com

Tanggal : 18 Oktober 2020

Halaman/URL : https://news.klikpositif.com/baca/78790/terkait-pengadaan-vaksin-covid-
19-pemerintah-libatkan-mui.html

Tipe Media : Online

Pemerintah terus melakukan langkah-langkah
persiapan untuk pelaksanaan
penyuntikan vaksin COVID-19 kepada
masyarakat. Selain vaksin Merah Putih yang
dikembangkan oleh periset di Indonesia,
pengadaan vaksin juga dilakukan melalui kerja
sama dengan negara lain.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menjelaskan pemerintah telah melibatkan Majelis
Ulama Indonesia ( MUI ) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertimbangan kehalalan,
serta audit vaksin COVID-19.
"Untuk vaksin , saya sudah minta ( MUI ) dilibatkan dari mulai perencanaan,
pengadaan vaksin , kemudian pertimbangan kehalalan vaksin , audit di
pabrik vaksin termasuk kunjungan ke fasilitas vaksin di RRT (Republik Rakyat Tiongkok).
Kemudian juga terus menyosialisasikan ke masyarakat dalam rangka vaksinasi,"
ujarnya.
Wapres menekankan bahwa vaksin yang akan diberikan ke masyarakat harus
mengantongi sertifikat halal dari lembaga yang memiliki otoritas, dalam hal ini MUI .

Dilansir dari laman maritim.go.id, tim inspeksi yang terdiri dari unsur BPOM, Kementerian
Kesehatan, MUI , dan Bio Farma, Rabu (14/10), bertolak ke Tiongkok untuk melihat
kualitas fasilitas produksi dan kehalalan vaksin Sinovac dan CanSino.

Sementara data untuk vaksin G42/Sinopharm yang diproduksi di Uni Emirat Arab akan
diambil dari data uji klinis di negara tersebut.
Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengungkapkan MUI dilibatkan dalam proses
pengujian data untuk menjamin kehalalan vaksin Sinovac dan CanSino, begitu juga
dengan vaksin G42/Sinopharm. " MUI -nya Abu Dhabi (Uni Emirat Arab) sudah
menyatakan no issue dengan kehalalan vaksin G42" ucapnya.