Page 147 - Dukungan Badan POM dalam Penyediaan Obat dan Vaksin
P. 147

Judul                 : Pemerintah Libatkan MUI Pastikan Kehalalan Vaksin Covid-19

               Nama Media            : solotrust.com

               Tanggal               : 18 Oktober 2020

               Halaman/URL           : https://www.solotrust.com/read/32444/Pemerintah-Libatkan-MUI-
                                     Pastikan-Kehalalan-Vaksin-Covid-19

               Tipe Media            : Online



                                                             Pemerintah terus melakukan langkah-langkah
                                                             persiapan  untuk  pelaksanaan  penyuntikan
                                                             vaksin  Covid-19  kepada  masyarakat.  Selain
                                                             vaksin  Merah  Putih  dikembangkan  periset  di
                                                             Indonesia,  pengadaan  vaksin  juga  dilakukan
                                                             melalui kerja sama dengan negara lain.

                                                             Wakil  Presiden  (Wapres)  RI,  Ma’ruf  Amin,
                                                             menjelaskan  pemerintah  telah  melibatkan
               Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak awal pandemi. Fatwa MUI banyak menjadi acuan,
               mulai  dari  ibadah  salat  Jumat,  salat  Idulfitri,  salat  Iduladha,  pembayaran  zakat  yang
               dapat  dipergunakan  untuk  penanggulangan  pandemi,  tata  cara  beribadah  bagi tenaga
               medis yang menggunakan baju hazmat, serta pemulasaran jenazah.

                “Untuk vaksin, saya sudah minta (MUI) dilibatkan dari mulai perencanaan, pengadaan
               vaksin,  kemudian  pertimbangan  kehalalan  vaksin,  audit  di  pabrik  vaksin,  termasuk
               kunjungan ke fasilitas vaksin di RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Kemudian juga terus
               menyosialisasikan  ke  masyarakat  dalam  rangka  vaksinasi,”  ungkapnya,  dilansir  dari
               laman resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id, Sabtu (17/10/2020).

               Wapres  menekankan  vaksin  yang  akan  diberikan  ke  masyarakat  harus  mengantongi
               sertifikat halal dari lembaga yang memiliki otoritas dalam hal ini MUI.

               “Tetapi  kalau  tidak  halal,  namun  tidak  ada  solusi  selain  vaksin  tersebut,  maka  dalam
               situasi  darurat  bisa  digunakan  dengan  penetapan  yang  dikeluarkan  Majelis  Ulama
               Indonesia,” imbuhnya.

               Perusahaan pembuat vaksin Sinopharm dari Uni Emirat Arab serta Sinovac dan CanSino
               dari  RRT  telah  menyampaikan  komitmennya  untuk  memasok  vaksin  ke  Indonesia.
               Dilansir dari laman maritim.go.id, tim inspeksi terdiri atas unsur Badan Pengawas Obat
               dan  Makanan  (BPOM),  Kementerian  Kesehatan,  MUI,  dan  Bio  Farma,  Rabu
               (14/10/2020),  bertolak  ke  Tiongkok  untuk  melihat  kualitas  fasilitas  produksi  dan
               kehalalan  vaksin  Sinovac  dan  CanSino.  Sementara  data  untuk  vaksin  G42/Sinopharm
               produksi Uni Emirat Arab akan diambil dari data uji klinis di negara itu.

               Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir, mengungkapkan MUI dilibatkan dalam proses
               pengujian  data  guna  menjamin  kehalalan  vaksin  Sinovac  dan  CanSino,  begitu  pula
               dengan vaksin G42/Sinopharm.
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152