Page 94 - Dukungan Badan POM dalam Penyediaan Obat dan Vaksin
P. 94

Judul                 : Pandangan Wapres Soal Sertifikasi Halal Vaksin Corona

               Nama Media            : rri.co.id

               Tanggal               : 17 Oktober 2020

               Halaman/URL           : https://rri.co.id/nasional/peristiwa/914200/pandangan-wapres-soal-
                                     sertifikasi-halal-vaksin-
                                     corona?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_
                                     campaign=General%20Campaign

               Tipe Media            : Online



                                                              Pemerintah  terus  menjajaki  kerja  sama
                                                              dengan  sejumlah  negara  dan  perusahaan
                                                              farmasi  untuk  pengadaan  vaksin  corona
                                                              untuk  260  juta  masyarakat  Indonesia.
                                                              Rencananya,       vaksinasi     akan     dimulai
                                                              November-Desember            2020       dengan
                                                              menyasar kelompok prioritas, seperti tenaga
                                                              kesehatan dan hingga aparat TNI-Polri.

               Namun,  tak  sedikit  yang  mempertanyakan  kehalalan  vaksin  corona  yang  coba
               didatangkan pemerintah dari China, Uni Emirat Arab, hingga Inggris itu.

               Wakil  Presiden  Ma'ruf  Amin  mengatakan,  sekalipun  belum  memiliki  sertifikat  halal,
               vaksin corona tetap bisa digunakan karena sedang dalam kondisi darurat.

               "Tapi  andaikata  itu  ternyata  belum  ada  yang  halal,  tapi  kalau  tidak  digunakan  akan
               menimbulkan kebahayaan, menimbulkan penyakit berkepanjangan," kata Ma'ruf dalam
               dialog  bersama  juru  bicara  COVID-19,  dr  Reisa  Broto  Asmoro,  Jumat  (16/10/2020)
               seperti dikutip dari kumparan.com.

               "Maka bisa digunakan walau tidak halal. Tapi secara darurat dengan penetapan bahwa
               boleh digunakan karena darurat," imbuh dia.

               Menurut  Ma'ruf,  kondisi  darurat  tetap  harus  diberikan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia
               (MUI) selaku lembaga yang memiliki otoritas penerbitan sertifikasi halal.
               "Tapi  harus  ada  ketetapan  yang  dikeluarkan  MUI.  Dan  memang  artinya  kalau  soal
               kehalalan itu, apabila itu halal itu kan enggak jadi masalah. Tapi harus ada sertifikatnya
               oleh lembaga yang memiliki otoritas," jelas dia.

               Ia  juga  memastikan  MUI  terlibat  aktif  dalam  proses  pengadaan  vaksin  corona  yang
               dilakukan pemerintah. MUI juga akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas
               tentang pentingnya vaksinasi ini.
               "Untuk  vaksin  saya  sudah  minta  dilibatkan  dari  perencanaan,  pertimbangan  kehalalan
               vaksin,  auditnya  di  pabrik.  Bahkan  sekarang  lagi  kunjungan  di  RRT,  kemudian  akan
               terus  terlibat  dalam  sosialisasikan  ke  masyarakat  luas.  Saya  kira  MUI  sudah  terlibat
               sejak awal," tandas dia.
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99