Page 8 - PKnpdfjoiner

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi negara kita tercinta.
Sebagai konstitusi negara, di dalamnya tentu saja diatur hal-hal mendasar yang berkaitan dengan
kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya tentang bentuk negara dan pemerintahan,
kedaulatan negara, tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara, keberadaan pemerintah
daerah, wilayah negara, hak dan kewajiban warga negara, dan sebagainya. Dengan kata lain, UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggambarkan karakteristik negara kita yang
membedakannya dari negara lain.
Pada sub bab ini, kalian akan diajak menganalisis tentang wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dengan mempelajari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut,
pada akhirnya diharapkan kalian menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi
yang tinggi dan semakin mencintai negara Indonesia tercinta.

A. Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah negara merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Sebagai negara
yang berdaulat, Indonesia memiliki keuasaan wilayah negara yang terdiri atas wilayah darat,
laut, dan udara. Untuk lebih mengenal karakteristik wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Sekarang coba kalian amati gambar 2.2.

Sumber:www.ajengrapmap.wordpress.com
Gambar 2.2 Indonesia merupakan Negara kepulauan (archipelago) yang memiliki wilayah
lautan yang sangat luas. Seringkali juga Indonesia disebut sebagai Negara Maritim.

Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang
batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan
secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis
sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau
penduduk oleh negara asing.