Page 9 - PKnpdfjoiner

Istilah “nusantara” dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan
kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara
Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia.
Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1) kesatuan politik; 2) kesatuan hukum; 3)
kesatuan sosial budaya; 4) kesatuan pertahanan dan keamanan.
Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957
pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda. Sebelumnya, pengakuan
masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut terhitung
dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Djuanda menegaskan bahwa Indonesia
merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai
pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.
Berdasarkan dari Deklarasi Djuanda, Republik Indonesia menganut konsep negara
kepulauan yang berciri Nusantara (archipelagic state). Konsep itu kemudian diakui dalam
Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982 = United Nations Convention on the Law of
the Sea) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, tahun 1982. Indonesia kemudian
meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
1985. Sejak itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan.

1. Wilayah Daratan Indonesia
Wilayah daratan Indonesia meliputi seluruh daratan yang terdiri atas pulau besar
(Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi) dan 17.503 pulau-pulau kecil (total 17.508
pulau). Berdasarkan http://www. invonesia. com/luas-wilayah-negara-indonesia.html,
2
luas wilayah daratan Indonesia adalah ± 1.919.440 km (36,96% dari luas keseluruhan
wilayah Indonesia).
Daratan sebagai wilayah negara dibatasi oleh daratan negara tetangga atau dibatasi
wilayah perairan negaranya sendiri. Perbatasan antarnegara dapat berupa:
a. Batas alam, meliputi sungai, danau, pegunungan, dan lembah.
b. Batas buatan, misalnya pagar tembok, tugu perbatasan, pagar kawat berduri.
c. Batas menurut geofisika, misalnya lintang utara atau selatan, bujur timur atau barat.

2. Wilayah Perairan Indonesia
Ketentuan wilayah perairan NKRI berasal dari ratifikasi UNCLOS tahun 1982, yaitu UU No.
17 Tahun 1985, ketentuan wilayah perairan NKRI diatur pula dalam UU No. 43 Tahun
2008 tentang Wilayah Negara. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa
wilayah perairan Indonesia meliputi Wilayah Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan,
Laut Teritorial, Zona Tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif.

a. Perairan Pedalaman Indonesia
Wilayah Perairan Pedalaman Indonesia menurut Pasal 3 Ayat (4) UU No. 6 Tahun
1996 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia adalah semua perairan yang terletak
pada sisi darat dari pangkal air terendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk di
dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis