Page 7 - Proker Kelola Kinerja Guru dan KS
P. 7

2. BAB 1 PENDAHULUAN


                    A. Latar Belakang.

                           Berdasarkan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja

                    Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  dan  PermenPANRB  Nomor  1  Tahun  2023  tentang
                    Jabatan Fungsional dan Perdirjen GTK Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 Tentang Petunjuk
                    Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah, kepala sekolah harus melakukan

                    Pengelolaan Kinerja GTK. Selain itu, sesuai dengan Menurut Permendikbud Nomor 13
                    Tahun  2007  kepala  sekolah  memiliki  5  kompetensi,  yaitu  kepribadian,  manajerial,

                    kewirausahaan,  supervisi,  dan  sosial.  Berdasarkan  Permendikbud  tersebut  kepala
                    sekolah berkewajiban untuk melakukan supervisi.

                           Permendikbuk  Riset  Dikti  Nomor  40  Tahun  2021  tentang  Penugasan  Guru

                    Sebagai Kepala Sekolah pasal 1 menyatakan bahwa Kepala Sekolah adalah guru yang
                    diberi  tugas  untuk  memimpin  pembelajaran  dan  mengelola  satuan  pendidikan  yang
                    meliputi  taman  kanak-kanak,  taman  kanak-kanak  luar  biasa,  sekolah  dasar,  sekolah

                    dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa,
                    sekolah  menengah  atas,  sekolah  menengah  kejuruan,  sekolah  menengah  atas  luar

                    biasa, atau Sekolah Indonesia di Luar  Negeri. Pasal 12 Beban kerja Kepala  Sekolah
                    untuk  melaksanakan  tugas  pokok  manajerial,  pengembangan  kewirausahaan,  dan
                    supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.


                           Berdasarkan Permen PANRB RI No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja
                    Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara.  Peraturan  Badan  Kepegawaian  Negara  Republik
                    Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian

                    Jabatan  Fungsional.  Yang  dimaksud  Jabatan  Fungsional  adalah  sekelompok  jabatan
                    yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
                    pada keahlian dan keterampilan tertentu. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

                    Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang
                    Jabatan Fungsional.


                         Mencermati  hasil  analisis  pelaksanaan  supervisi  Tahun  2023  di  SMAN  CMBBS
                    secara umum ditemukan beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki bagi peningkatan
                    kualitas  pembelajaran  sekaligus  peningkatan  profesionalisme  guru,  seperti:

                    pengembangan indikator dan materi pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran
                    yang belum variatif, lemahnya penguasaan guru terhadap model-model pembelajaran
                    aktif, dan sebagainya.





                                                                 1

      Program Pengelolaan Kinerja dan Supervisi GTK                                  Edi Supriyanto, M.Pd.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12