Page 436 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 436

04.







         Peraturan

         Menteri Kelautan                                                       PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA


                                                                                                   NOMOR 5 TAHUN 2021
         dan Perikanan                                                         PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                        TENTANG
                                                                                                  NOMOR 5 TAHUN 2021
                                                                                                 USAHA PENGOLAHAN IKAN
                                                                                                       TENTANG

         Republik Indonesia                                                                 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                                                                                                USAHA PENGOLAHAN IKAN


         Nomor 5 Tahun 2021                                                          MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
                                                                                          DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


                                                                                    MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,


                                                                                Menimbang   :  a.   bahwa  untuk  mendukung percepatan kemudahan

                                                                                               berusaha dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan
                                                                               Menimbang   :  a.   bahwa  untuk  mendukung percepatan kemudahan
                                                                                               kebijakan usaha pengolahan ikan, perlu mengganti
                                                                                              berusaha dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan
                                                                                               Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
                                                                                              kebijakan usaha pengolahan ikan, perlu mengganti
                                                                                               67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan;
                                                                                              Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
                                                                                            b.   bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
                                                                                              67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan;
                                                                                               dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
                                                                                           b.   bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
                                                                                               Menteri Kelautan dan  Perikanan  tentang  Usaha
                                                                                              dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
                                                                                               Pengolahan Ikan;
                                                                                              Menteri Kelautan dan  Perikanan  tentang  Usaha

                                                                                              Pengolahan Ikan;
                                                                                Mengingat   :  1.   Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

                                                                                               Republik Indonesia Tahun 1945;
                                                                               Mengingat   :  1.   Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
                                                                                            2.   Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
                                                                                              Republik Indonesia Tahun 1945;
                                                                                               Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                                                                                           2.   Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
                                                                                               2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
                                                                                              Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                                                                                               Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah
                                                                                              2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
                                                                                               diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
                                                                                              Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah
                                                                                               tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
                                                                                              diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
                                                                                               Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara
                                                                                              tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

                                                                                              Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara
   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441