Page 440 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 440

- 4 -                                                                  - 5 -

                     9.   Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya                     penanam modal dalam negeri dengan menggunakan
                         disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada                 modal dalam negeri.
                         pelaku usaha terhadap setiap UPI  yang telah                       17.  Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan  dan Perikanan
                         menerapkan cara  Pengolahan  Ikan  yang baik dan                      yang selanjutnya disebut Kartu  Kusuka adalah
                         memenuhi persyaratan prosedur operasi  standar                        identitas tunggal  pelaku utama  kelautan dan
                         sanitasi.                                                             perikanan.
                     10.  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau            18.  Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya
                         Online  Single  Submission  yang selanjutnya disingkat                disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah yang
                         OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh                   berada di bawah  dan bertanggung jawab langsung
                         Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan                     kepada Presiden dan mempunyai tugas melaksanakan
                         lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada                       koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang
                         Pelaku  Usaha  melalui  sistem  elektronik  yang                      penanaman modal.
                         terintegrasi.                                                      19.  Kementerian  adalah  kementerian  yang
                     11.  Pelaku  Usaha  adalah  perseorangan  atau                            menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
                         nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau                         kelautan dan perikanan.
                         kegiatan pada bidang tertentu.                                     20.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
                     12.  Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk                        pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
                         memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin                      21.  Hari adalah adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan
                         komersial atau operasional.                                           oleh pemerintah pusat.
                     13.  Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang
                         selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga                                        BAB II
                         pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan                           JENIS USAHA PENGOLAHAN IKAN
                         urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman
                         modal.                                                                                Pasal 2
                     14.  Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB               (1)  Jenis Usaha Pengolahan Ikan meliputi:
                         adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh                   a.   penggaraman/pengeringan Ikan;
                         Lembaga  OSS setelah Pelaku Usaha melakukan                           b.   pengasapan/pemanggangan Ikan;
                         pendaftaran.                                                          c.   pembekuan Ikan;
                     15.  Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam                        d.   pemindangan Ikan;
                         modal untuk melakukan usaha di wilayah negara                         e.   peragian/fermentasi Ikan;
                         Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam                        f.   pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi;
                         modal asing, baik  yang menggunakan modal asing                       g.   pendinginan/pengesan Ikan;
                         sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan                             h.   pengalengan Ikan;
                         penanam modal dalam negeri.                                           i.   pengolahan rumput laut;
                     16.  Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan                         j.   pembuatan minyak Ikan;
                         menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah                        k.   kecap Ikan;
                         negara Republik Indonesia yang  dilakukan oleh                        l.   pengolahan  kerupuk,  keripik,  peyek  dan
                                                                                                   sejenisnya; dan/atau


                              DITJEN PSDKP
                                   430
   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444   445