Page 437 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 437

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

                            NOMOR 5 TAHUN 2021
        PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
                                 TENTANG
                           NOMOR 5 TAHUN 2021
                           USAHA PENGOLAHAN IKAN
                                TENTANG

                         USAHA PENGOLAHAN IKAN
                     DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


                    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
              MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,


             MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,


         Menimbang   :  a.   bahwa  untuk  mendukung percepatan kemudahan

                         berusaha dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan
        Menimbang   :  a.   bahwa  untuk  mendukung percepatan kemudahan
                         kebijakan usaha pengolahan ikan, perlu mengganti
                       berusaha dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan
                         Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
                       kebijakan usaha pengolahan ikan, perlu mengganti
                         67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan;
                       Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
                      b.   bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
                       67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan;
                         dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
                    b.   bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
                         Menteri Kelautan dan  Perikanan  tentang  Usaha
                       dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
                         Pengolahan Ikan;
                       Menteri Kelautan dan  Perikanan  tentang  Usaha

                       Pengolahan Ikan;
         Mengingat   :  1.   Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

                         Republik Indonesia Tahun 1945;
        Mengingat   :  1.   Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
                      2.   Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
                       Republik Indonesia Tahun 1945;
                         Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                    2.   Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
                         2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
                       Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                         Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah
                       2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
                         diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
                       Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah
                         tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
                       diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
                         Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara
                       tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

                       Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara

                                DITJEN PSDKP
                                     427
   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441   442