Page 444 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 444
- 9 -
- 8 -
BAB III
LAYANAN PERIZINAN
Pasal 11
Pengolahan rumput laut sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu
Pasal 2 ayat (1) huruf i merupakan usaha pengolahan Umum
rumput laut dengan proses perlakuan alkali, pencucian,
pengeringan, ekstraksi, dan pemotongan. Pasal 16
Perizinan berusaha di bidang Usaha Pengolahan Ikan
Pasal 12 berupa:
Pembuatan minyak Ikan sebagaimana dimaksud dalam a. SIUP Bidang Pengolahan Ikan; dan
Pasal 2 ayat (1) huruf j merupakan Usaha Pengolahan Ikan b. TDU-PHP atau izin usaha mikro dan kecil.
berupa minyak Ikan, yang merupakan hasil ekstraksi lemak
yang dikandung dalam Ikan dan bersifat tidak larut dalam Pasal 17
air dengan cara proses perebusan atau pengukusan, (1) Pelaku Usaha yang melakukan Usaha Pengolahan Ikan
pengepresan, dan pemisahan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki
SIUP Bidang Pengolahan Ikan.
Pasal 13 (2) Kewajiban memiliki SIUP Bidang Pengolahan Ikan
Kecap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
huruf k merupakan usaha pengolahan kecap dari Ikan. a. jenis usaha pengolahan berbasis daging lumatan
dan surimi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Pasal 14 ayat (1) huruf f dan jenis usaha pengalengan Ikan
Pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l huruf h, untuk skala menengah dan skala besar;
merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara dan
pencampuran daging lumatan Ikan segar dan bahan-bahan b. jenis Usaha Pengolahan Ikan dengan skala mikro
lain menjadi produk akhir dengan bentuk dan ketebalan dan skala kecil.
tertentu. (3) Jenis usaha pengolahan berbasis daging lumatan dan
surimi dan jenis usaha pengalengan Ikan untuk skala
Pasal 15 menengah dan skala besar sebagaimana dimaksud
Pengolahan dan pengawetan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memiliki izin usaha industri.
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m merupakan Usaha (4) Jenis Usaha Pengolahan Ikan dengan skala mikro dan
Pengolahan Ikan dengan bahan baku Ikan selain skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a b harus memiliki:
sampai dengan huruf l. a. izin usaha mikro dan kecil, untuk Pelaku Usaha
perseorangan; atau
b. TDU-PHP, untuk Pelaku Usaha nonperseorangan.
(5) Kriteria Usaha Pengolahan Ikan dengan skala
menengah dan skala besar sebagaimana dimaksud
DITJEN PSDKP
434
