Page 446 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 446
- 11 -
- 10 - Pasal 20
SIUP Bidang Pengolahan Ikan dan TDU-PHP berlaku selama
Pelaku Usaha menjalankan usaha.
pada ayat (3) dan Usaha Pengolahan Ikan dengan skala
mikro dan skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat
Bagian Kedua
(4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
Penerbitan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP
perundang-undangan.
(6) Penerbitan izin usaha mikro dan kecil sebagaimana
Pasal 21
dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (1) Permohonan dan layanan perizinan berusaha di bidang
Usaha Pengolahan Ikan yang diatur dalam Peraturan
Menteri ini dilaksanakan melalui sistem OSS.
Pasal 18
(2) Permohonan melalui sistem OSS sebagaimana
(1) Menteri menerbitkan SIUP Bidang Pengolahan Ikan
untuk Usaha Pengolahan Ikan yang menggunakan dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha
yang telah memiliki NIB.
Penanaman Modal Asing.
(2) Gubernur menerbitkan SIUP Bidang Pengolahan Ikan
Pasal 22
untuk Usaha Pengolahan Ikan skala menengah dan
SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP diberikan
skala besar dalam 1 (satu) provinsi yang menggunakan
melalui tahapan:
Penanaman Modal Dalam Negeri.
a. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan SIUP
(3) Bupati/wali kota menerbitkan TDU-PHP untuk Usaha
Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP melalui sistem
Pengolahan Ikan skala mikro dan skala kecil.
OSS;
b. SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP
Pasal 19
diterbitkan melalui sistem OSS berdasarkan Komitmen;
(1) Pelaku Usaha Pengolahan Ikan terdiri atas:
c. SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP
a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada
b. Pelaku Usaha nonperseorangan.
huruf b belum berlaku efektif sepanjang Pelaku Usaha
(2) Pelaku Usaha nonperseorangan sebagimana dimaksud
belum memenuhi Komitmen; dan
pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. perseroan terbatas; d. Pelaku Usaha menyampaikan Komitmen untuk
b. perusahan umum; memenuhi ketentuan persyaratan SIUP Bidang
Pengolahan Ikan atau TDU-PHP.
c. perusahan umum daerah;
d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
e. badan layanan umum; Pasal 23
(1) Pelaku Usaha menyampaikan Komitmen untuk
f. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
memenuhi ketentuan persyaratan SIUP Bidang
g. koperasi;
Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
h. persekutuan komanditer;
22 huruf d terdiri atas:
i. persekutuan firma; dan - 12 -
j. persekutuan perdata. a. izin lokasi;
b. izin lingkungan; dan
c. izin mendirikan bangunan.
(2) Pelaku Usaha menyampaikan Komitmen untuk
memenuhi ketentuan persyaratan TDU-PHP
DITJEN PSDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d terdiri
436 atas:
a. izin lokasi atau izin yang setara; dan
b. izin mendirikan bangunan atau izin yang setara.
(3) Selain menyampaikan Komitmen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pelaku Usaha
harus menyampaikan Komitmen meliputi:
a. rencana Usaha Pengolahan Ikan paling sedikit
memuat:
1. jenis usaha;
2. sumber dan nilai investasi;
3. jenis dan asal Bahan Baku;
4. sarana produksi yang digunakan, untuk
permohonan SIUP Bidang Pengolahan Ikan;
5. tata letak dan gambaran proses produksi,
untuk permohonan SIUP Bidang Pengolahan
Ikan; dan
6. wilayah pemasaran.
b. Kartu Kusuka elektronik.
(4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b tidak dipersyaratkan untuk penerbitan SIUP
Bidang Pengolahan Ikan dalam hal:
a. lokasi usaha berada dalam kawasan ekonomi
khusus, kawasan industri, atau kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; atau
b. usaha yang tidak wajib memiliki analisis mengenai
dampak lingkungan atau usaha yang tidak wajib
memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup
upaya pemantauan lingkungan hidup.
(5) Pelaku Usaha yang lokasi usaha dan/atau kegiatan
berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan
industri, atau kawasan perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a menyusun rencana pengelolaan lingkungan
hidup-rencana pemantauan lingkungan hidup rinci
