Page 450 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 450
- 14 - - 15 -
(3) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan (2) Bupati/wali kota melakukan evaluasi dalam jangka
evaluasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak Pelaku
terhitung sejak Pelaku Usaha menyampaikan Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen
pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya
pada ayat (1), yang hasilnya berupa persetujuan atau berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan
penolakan pemenuhan Komitmen SIUP Bidang Komitmen TDU-PHP.
Pengolahan Ikan. (3) Dalam hal bupati/wali kota sebagaimana dimaksud
(4) Dalam hal Menteri atau gubernur sebagaimana pada ayat (2) memberikan persetujuan, TDU-PHP
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memberikan dinyatakan berlaku efektif.
persetujuan, SIUP Bidang Pengolahan Ikan dinyatakan (4) Dalam hal bupati/wali kota sebagaimana dimaksud
berlaku efektif. pada ayat (2) memberikan penolakan, TDU-PHP yang
(5) Dalam hal Menteri atau gubernur sebagaimana belum berlaku efektif dinyatakan batal.
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memberikan (5) Dalam hal bupati/wali kota tidak memberikan
penolakan, SIUP Bidang Pengolahan Ikan yang belum persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu
berlaku efektif dinyatakan batal. sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TDU-PHP yang
(6) Dalam hal Menteri atau gubernur tidak memberikan diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif.
persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu (6) Persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), SIUP TDU-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Bidang Pengolahan Ikan yang diterbitkan oleh Lembaga dinotifikasi ke dalam sistem OSS.
OSS berlaku efektif.
(7) Persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen BAB IV
SIUP Bidang Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud KEWAJIBAN
pada ayat (2) dan ayat (3) dinotifikasi ke dalam sistem
OSS. Pasal 26
(1) Pelaku Usaha yang telah memiliki SIUP Bidang
Pasal 25 Pengolahan Ikan wajib memiliki SKP dalam proses
(1) Pelaku Usaha harus menyampaikan pemenuhan atas Pengolahan Ikan dalam jangka waktu paling lama 3
Komitmen kepada bupati/wali kota: (tiga) bulan terhitung sejak SIUP Bidang Pengolahan
a. melalui sistem OSS, untuk Komitmen Ikan berlaku efektif diterbitkan.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); (2) Pelaku Usaha yang telah memiliki TDU-PHP wajib
dan memiliki SKP dalam proses Pengolahan Ikan dalam
b. melalui alamat email siup.pengolahan@kkp.go.id, jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
untuk Komitmen sebagaimana dimaksud dalam TDU-PHP berlaku efektif diterbitkan.
Pasal 23 ayat (3), (3) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan kewenangannya melakukan pengawasan atas
terhitung sejak TDU-PHP yang belum berlaku efektif pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
diterbitkan. ayat (1) dan ayat (2).
DITJEN PSDKP
440
