Page 452 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 452
- 16 - - 17 -
(4) Dalam hal hasil pengawasan ditemukan a. jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, serta
ketidaksesuaikan atau penyimpangan terhadap teknologi yang digunakan;
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau b. perkembangan Usaha Pengolahan Ikan yang
ayat (2), Pelaku Usaha dikenakan sanksi administratif. meliputi omzet, nilai taksiran seluruh barang
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat modal yang dimiliki, dan kapasitas produksi;
(4) terdiri atas: c. penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal
a. peringatan tertulis; tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis
b. pembekuan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja
TDU-PHP; dan tenaga kerja; dan
c. pencabutan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau d. asal Bahan Baku, jenis dan volume Ikan, jenis dan
TDU-PHP. volume produk yang dihasilkan, dan wilayah
(6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat pemasaran yang meliputi prosentase penggunaan
(5) huruf a dikenakan sebanyak 2 (dua) kali secara Bahan Baku, pasokan Bahan Baku dan mitra
berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 1 usaha.
(satu) bulan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(7) Pembekuan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU- disampaikan kepada Menteri, gubernur, dan
PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan (3) Bentuk dan format laporan kegiatan Usaha Pengolahan
berakhirnya peringatan tertulis kedua tidak memenuhi Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
kewajiban. dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
(8) Pencabutan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU- terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c
dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIUP Pasal 28
Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-HP telah berakhir (1) Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan
dan tidak memenuhi kewajiban. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
(9) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan dikenakan sanksi administratif berupa:
kewenangannya melakukan notifikasi ke dalam sistem a. peringatan; dan
OSS terhadap sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat b. pencabutan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau
(5). TDU-PHP.
(2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
BAB V a diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
PELAPORAN terhitung sejak Pelaku Usaha tidak menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
Pasal 27 (1).
(1) Setiap pemegang SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau (3) Pencabutan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-
TDU-PHP wajib membuat laporan kegiatan Usaha PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
Pengolahan Ikan setiap 6 (enam) bulan yang memuat: diberikan apabila sampai dengan berakhirnya jangka
DITJEN PSDKP
442
