Page 448 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 448
- 12 -
- 13 -
c. izin mendirikan bangunan.
(2) Pelaku Usaha menyampaikan Komitmen untuk berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan hidup-
memenuhi ketentuan persyaratan TDU-PHP rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d terdiri (6) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud
atas: pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b tidak
a. izin lokasi atau izin yang setara; dan dipersyaratkan untuk penerbitan SIUP Bidang
b. izin mendirikan bangunan atau izin yang setara. Pengolahan Ikan atau TDU-PHP dalam hal bangunan
(3) Selain menyampaikan Komitmen sebagaimana gedung:
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pelaku Usaha a. berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan
harus menyampaikan Komitmen meliputi: industri, atau kawasan perdagangan bebas, dan
a. rencana Usaha Pengolahan Ikan paling sedikit pelabuhan bebas, sepanjang pengelola kawasan
memuat: telah menetapkan pedoman bangunan (estate
1. jenis usaha; regulation); atau
2. sumber dan nilai investasi; b. merupakan proyek pemerintah atau proyek
3. jenis dan asal Bahan Baku; strategis nasional sepanjang telah ditetapkan
4. sarana produksi yang digunakan, untuk badan usaha pemenang lelang atau badan usaha
permohonan SIUP Bidang Pengolahan Ikan; yang ditugaskan untuk melaksanakan proyek
5. tata letak dan gambaran proses produksi, pemerintah atau proyek strategis nasional.
untuk permohonan SIUP Bidang Pengolahan
Ikan; dan Pasal 24
6. wilayah pemasaran. (1) Pelaku Usaha harus menyampaikan pemenuhan atas
b. Kartu Kusuka elektronik. Komitmen kepada Menteri atau gubernur:
(4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a. melalui sistem OSS, untuk Komitmen
huruf b tidak dipersyaratkan untuk penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
Bidang Pengolahan Ikan dalam hal: dan
a. lokasi usaha berada dalam kawasan ekonomi b. melalui alamat email siup.pengolahan@kkp.go.id,
khusus, kawasan industri, atau kawasan untuk Komitmen sebagaimana dimaksud dalam
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; atau Pasal 23 ayat (3),
b. usaha yang tidak wajib memiliki analisis mengenai dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
dampak lingkungan atau usaha yang tidak wajib terhitung sejak SIUP Bidang Pengolahan Ikan yang
memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup belum berlaku efektif diterbitkan.
upaya pemantauan lingkungan hidup. (2) Menteri sesuai dengan kewenangannya melakukan
(5) Pelaku Usaha yang lokasi usaha dan/atau kegiatan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari
berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan terhitung sejak Pelaku Usaha menyampaikan
industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud
pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada ayat (1), yang hasilnya berupa persetujuan atau
huruf a menyusun rencana pengelolaan lingkungan penolakan pemenuhan Komitmen SIUP Bidang
hidup-rencana pemantauan lingkungan hidup rinci Pengolahan Ikan.
DITJEN PSDKP
438
