Page 961 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 32 -

BAB IV
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

A. Tindak Lanjut Pengawasan
Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan terhadap
penangkapan, pembudidayaan, dan Distribusi Benih Bening Lobster
(puerulus), Benih Lobster, lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.),
dan rajungan (Portunus spp.) di wilayah negara Republik Indonesia, harus
melakukan langkah-langkah tindak lanjut, yaitu:
1. membuat berita acara hasil pengawasan:
a. hasil pengawasan penangkapan, pembudidayaan, dan/atau
Distribusi Benih Bening Lobster (puerulus), Benih Lobster, lobster
(Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus
spp.), dituangkan dalam berita acara hasil pengawasan yang akan
digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui ada atau
tidaknya indikasi pelanggaran perikanan yang dilakukan;
b. bentuk dan format laporan hasil pengawasan tercantum dalam
Formulir 2.
2. melakukan analisis hasil pengawasan:
Pengawas Perikanan melakukan analisis terhadap hasil pengawasan
penangkapan, pembudidayaan, dan/atau Distribusi Benih Bening
Lobster (puerulus), Benih Lobster, lobster (Panulirus spp.), kepiting
(Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.). Dalam hal ditemukan
indikasi pelanggaran administratif, hasil analisis digunakan sebagai
dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. membuat laporan:
a. laporan hasil pengawasan penangkapan, pembudidayaan,
dan/atau Distribusi Benih Bening Lobster (puerulus), Benih
Lobster, lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan
rajungan (Portunus spp.) harus memenuhi ketentuan:
1) Pengawas Perikanan yang melakukan kegiatan pengawasan
wajib membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan
rekomendasi pengenaan sanksi kepada lembaga Online
Single Submission (OSS)/DPMPTSP melalui kepala unit
pelaksana teknis Direktorat Jenderal/koordinator satuan
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan atau

DITJEN PSDKP
951