Page 959 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 959

- 30 -


                   (KID-2) atau Sertifikat Pelepasan (KID-12), yang melalui tempat
                   pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit
                   ikan karantina yang ditetapkan;
                c.   jenis, jumlah, dan  ukuran  rajungan (Portunus  spp.)  yang akan
                   dilalulintaskan atau dikeluarkan dilakukan dengan melakukan
                   pemeriksaan terhadap:
                   1)   lokasi peruntukannya; dan
                   2)   rencana peruntukannya.
                d.   kondisi  komoditas  rajungan (Portunus  spp.)  yang akan
                   dilalulintaskan atau dikeluarkan, dengan kondisi:
                   1)   bertelur atau tidak bertelur; dan
                   2)   hidup atau mati.
                e.   ukuran rajungan (Portunus spp.) yang ditentukan, terdiri atas:
                   1)   ukuran berat minimal 60 (enam puluh) gram per ekor untuk
                      rajungan (Portunus spp.) hasil Penangkapan Ikan;
                   2)   ukuran lebar karapas di atas 10 (sepuluh) sentimeter atau
                      berat di atas 60 (enam puluh) gram per ekor untuk rajungan
                      (Portunus spp.) hasil Pembudidayaan Ikan; atau
                   3)   tanpa batas ukuran minimal, bagi kepiting (Scylla spp.) hasil
                      Pembudidayaan  Ikan  yang benihnya berasal dari unit
                      pembenihan (hatchery).
                f.   ketentuan  ukuran  yang  diperbolehkan  dilalulintaskan
                   sebagaimana dimaksud pada huruf e  dikecualikan untuk
                   kegiatan:
                   1)   penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengembangan,
                      pengkajian, dan/atau penerapan; dan
                   2)   pembenihan,
                   di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
                g.   surat keterangan berupa:
                   1)   surat keterangan asal rajungan (Portunus  spp.)  dari  unit
                      pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit
                      pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya,
                      atau Dinas; atau
                   2)   surat keterangan dari kepala badan yang menyelenggarakan
                      tugas di bidang riset kelautan dan perikanan,  untuk
                      rajungan (Portunus  spp.)  guna  kegiatan  pendidikan,
                      penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau

                                DITJEN PSDKP
                                     949
   954   955   956   957   958   959   960   961   962   963   964