Page 955 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 26 -

Nelayan Kecil yang telah ditetapkan Dinas provinsi, dan
diterbitkan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi
perikanan tangkap atau Dinas; atau
2) untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan,
pengkajian, dan/atau penerapan atau pembenihan di
wilayah Negara Republik Indonesia, berupa:
a) surat keterangan asal Benih Bening Lobster (puerulus)
dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan
tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi
perikanan budidaya, atau Dinas; dan
b) surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan
tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.

2. Pengawasan kegiatan Distribusi Benih Lobster dilakukan dengan cara
memeriksa kesesuaian:
a. dokumen perizinan berusaha, yang meliputi pemeriksaan
kesesuaian atas kesesuaian NIB subsektor Penangkapan Ikan
atau subsektor Pembudidayaan Ikan;
b. persyaratan dokumen tindakan karantina antar area berupa
Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan Domestik
(KID-2) atau Sertifikat Pelepasan (KID-12), yang melalui tempat
pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit
ikan karantina yang ditetapkan;
c. jenis, jumlah, dan ukuran Benih Lobster yang akan
dilalulintaskan atau dikeluarkan dilakukan dengan melakukan
pemeriksaan terhadap:
1) lokasi peruntukannya; dan
2) rencana peruntukannya.
d. kondisi komoditas Benih Lobster yang akan dilalulintaskan atau
dikeluarkan, dengan kondisi:
1) bertelur atau tidak bertelur; dan
2) hidup atau mati.
e. ukuran Benih Lobster hasil Pembudidayaan Ikan sama dengan
atau di atas 5 (lima) gram;
f. surat keterangan asal Benih Lobster dari unit pelaksana teknis
yang membidangi perikanan budidaya atau Dinas.

DITJEN PSDKP
945