Page 950 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 950
- 21 - - 22 -
b. daya dukung lingkungan perairan berdasarkan ketentuan yang (puerulus) digunakan untuk tujuan Pembudidayaan
ditetapkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas Ikan; dan/atau
teknis di bidang perikanan budidaya; b) surat keterangan asal Benih Lobster dari unit pelaksana
c. sarana dan prasarana budidaya, berupa: teknis yang membidangi perikanan budidaya atau
1) Benih Lobster yang berasal dari hasil Pembesaran I dan/atau Dinas, dalam hal Benih Lobster yang dibudidayakan
Pembesaran II, atau dari Pembudi Daya Ikan lain dengan dari hasil Pembudidayaan Ikan.
Segmentasi Usaha Pembesaran I dan/atau Pembesaran II; 2) untuk tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan,
2) pakan, dengan ketentuan: pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah Negara
a) pakan alami sesuai dengan nutrisi yang diperlukan Republik Indonesia berupa surat keterangan asal Benih
dalam budidaya lobster (Panulirus spp.); dan/atau Bening Lobster (puerulus) dari unit pelaksana teknis yang
b) pakan buatan sesuai dengan nutrisi yang diperlukan membidangi perikanan budidaya.
dalam budidaya lobster (Panulirus spp.). g. jumlah, jenis, dan lokasi yang dilakukan Penebaran Kembali
3) obat ikan, dengan ketentuan penggunaan obat ikan yang (restocking), dilakukan dengan cara memeriksa keberadaan dan
ditetapkan oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas kesesuaian berita acara Penebaran Kembali (restocking) lobster
teknis di bidang perikanan budidaya; (Panulirus spp.), dengan ketentuan paling sedikit 2% (dua persen)
4) wadah pembudidayaan lobster (Panulirus spp.), dilakukan dari hasil panen sesuai dengan Segmentasi Usaha.
dengan cara memeriksa kesesuaian wadah pembudidayaan
lobster (Panulirus spp.) berupa keramba jaring apung atau 4. Pengawasan kegiatan pembudidayaan kepiting (Scylla spp.) dilakukan
wadah Pembudidayaan Ikan lainnya sesuai dengan dengan cara memeriksa kesesuaian:
ketentuan peraturan perundang-undangan. a. lokasi budidaya dengan:
d. penanganan limbah, dilakukan dengan ketentuan memenuhi 1) rencana tata ruang, rencana zonasi, kawasan antarwilayah,
prinsip cara budidaya ikan yang baik sesuai dengan ketentuan atau rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu;
peraturan perundang-undangan; dan
e. dokumen perizinan: 2) teknis budidaya yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang
1) untuk kegiatan berusaha berupa perizinan berusaha, menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan
dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian NIB dan budidaya.
standar; dan b. daya dukung lingkungan budidaya berdasarkan ketentuan yang
2) untuk tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan, ditetapkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas
pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah Negara teknis di bidang perikanan budidaya;
Republik Indonesia berupa persetujuan Menteri dilakukan c. sarana dan prasarana budidaya, berupa:
dengan cara memeriksa kesesuaian persetujuan. 1) pakan, dengan ketentuan:
f. surat keterangan asal berupa: a) pakan alami sesuai dengan nutrisi yang diperlukan
1) untuk kegiatan berusaha berupa dalam budidaya kepiting (Scylla spp.); dan/atau
a) surat keterangan asal Benih Bening Lobster (puerulus) b) pakan buatan sesuai dengan nutrisi yang diperlukan
dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan dalam budidaya kepiting (Scylla spp.).
tangkap atau Dinas, dalam hal Benih Bening Lobster
DITJEN PSDKP
940
