Page 947 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 947

- 18 -


         B.   PEMERIKSAAN KEGIATAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
            1.   Pengawasan kegiatan  pembudidayaan Benih Bening Lobster
                (puerulus) dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian:
                a.   lokasi budidaya dengan:
                   1)   rencana tata ruang, rencana zonasi, kawasan antarwilayah,
                      atau rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu;
                   2)   teknis budidaya yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang
                      menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan
                      budidaya; dan
                   3)   lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus).
                b.   daya dukung lingkungan perairan  berdasarkan  ketentuan yang
                   ditetapkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas
                   teknis di bidang perikanan budidaya;
                c.   sarana dan prasarana budidaya, berupa:
                   1)   Benih Bening Lobster (puerulus), dengan ketentuan bahwa
                      Benih Bening Lobster (puerulus) berasal dari Nelayan Kecil
                      yang terdaftar dalam kelompok Nelayan yang terdaftar;
                   2)   pakan, dengan ketentuan:
                      a)   pakan alami sesuai dengan nutrisi yang diperlukan
                          dalam budidaya  Benih Bening Lobster  (puerulus);
                          dan/atau
                      b)   pakan buatan sesuai dengan nutrisi yang diperlukan
                          dalam budidaya Benih Bening Lobster (puerulus).
                   3)   obat ikan, dengan ketentuan menggunakan obat ikan yang
                      ditetapkan oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas
                      teknis di bidang perikanan budidaya.
                d.   penanganan limbah, dilakukan dengan ketentuan memenuhi
                   prinsip cara budidaya ikan yang baik sesuai dengan ketentuan
                   peraturan perundang-undangan;
                e.   dokumen perizinan:
                   1)   untuk kegiatan berusaha  berupa  perizinan  berusaha,
                      dilakukan dengan  cara memeriksa  kesesuaian NIB  dan
                      standar; atau
                   2)   untuk tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan,
                      pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah Negara
                      Republik Indonesia  berupa  persetujuan Menteri  dilakukan
                      dengan cara memeriksa kesesuaian persetujuan.

                                DITJEN PSDKP
                                     937
   942   943   944   945   946   947   948   949   950   951   952