Page 945 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 945

- 16 -


                   2)   jumlah kuota yang ditetapkan;
                   3)   kepiting (Scylla  spp.)  tidak  dalam kondisi  bertelur, kecuali
                      pada periode bulan Desember sampai  dengan akhir bulan
                      Februari;
                   4)   ukuran kepiting (Scylla spp.) yang ditentukan, yakni:
                      a)   ukuran lebar karapas di atas 12 (dua belas) sentimeter
                          atau berat di  atas 150  (seratus  lima puluh) gram  per
                          ekor, untuk kepentingan konsumsi; atau
                      b)   ukuran berat minimal 60 (enam puluh) gram per ekor,
                          untuk Pembudidayaan Ikan.
                   5)   alat  Penangkapan Ikan  yang pasif dan ramah lingkungan
                      yang digunakan untuk melakukan kegiatan Penangkapan
                      Ikan; dan
                   6)   lokasi Penangkapan Ikan yang ditetapkan oleh Menteri.
                b.   untuk kegiatan berusaha berupa Penangkapan  Ikan  untuk
                   pembenihan dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian:
                   1)   dokumen Perizinan Berusaha berdasarkan ketentuan
                      peraturan perundang-undangan;
                   2)   surat keterangan  asal  kepiting (Scylla  spp.)  dari unit
                      pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit
                      pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya,
                      atau Dinas; dan
                   3)   surat keterangan usaha pembenihan dari Dinas.
                c.   Penangkapan  Ikan  untuk kegiatan pendidikan,  penelitian dan
                   pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan  dilakukan
                   dengan cara memeriksa kesesuaian:
                   1)   persetujuan Menteri;
                   2)   surat keterangan  asal  kepiting (Scylla  spp.)  dari unit
                      pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit
                      pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya,
                      atau Dinas; dan
                   3)   surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas
                      di bidang riset kelautan dan perikanan.






                                DITJEN PSDKP
                                     935
   940   941   942   943   944   945   946   947   948   949   950