Page 949 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 949

- 20 -


                      b)   pakan buatan sesuai dengan nutrisi yang diperlukan
                          dalam budidaya Benih Lobster.
                   3)   obat ikan, dengan ketentuan menggunakan obat ikan yang
                      ditetapkan oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas
                      teknis di bidang perikanan budidaya.
                d.   penanganan limbah, dilakukan dengan ketentuan memenuhi
                   prinsip cara budidaya ikan yang baik sesuai dengan ketentuan
                   peraturan perundang-undangan;
                e.   dokumen perizinan:
                   1)   untuk kegiatan berusaha  berupa  perizinan  berusaha,
                      dilakukan dengan  cara memeriksa  kesesuaian NIB dan
                      standar; dan
                   2)   untuk tujuan pendidikan, penelitian  dan  pengembangan,
                      pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah Negara
                      Republik Indonesia  berupa  persetujuan Menteri  dilakukan
                      dengan cara memeriksa kesesuaian persetujuan.
                f.   surat keterangan asal berupa:
                   1)   surat keterangan asal Benih Bening Lobster (puerulus) dari
                      unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap
                      atau Dinas,  dalam hal Benih Bening Lobster  (puerulus)
                      digunakan untuk tujuan Pembudidayaan Ikan; atau
                   2)   surat keterangan asal  Benih Lobster  dari unit pelaksana
                      teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana
                      teknis yang membidangi perikanan budidaya, atau Dinas,
                      dalam hal Pembudi Daya Ikan melakukan lalu lintas Benih
                      Lobster dari lokasi budidaya.

            3.   Pengawasan kegiatan pembudidayaan  lobster  (Panulirus  spp.)
                dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian:
                a.   lokasi budidaya dengan:
                   1)   rencana tata ruang, rencana zonasi, kawasan antarwilayah,
                      atau rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu;
                      dan
                   2)   teknis budidaya yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang
                      menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan
                      budidaya.



                                DITJEN PSDKP
                                     939
   944   945   946   947   948   949   950   951   952   953   954