Page 953 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 24 -

5. Pengawasan kegiatan pembudidayaan rajungan (Portunus spp.)
dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian:
a. lokasi budidaya dengan:
1) rencana tata ruang, rencana zonasi, kawasan antarwilayah,
atau rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu;
dan
2) teknis budidaya yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang
menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan
budidaya.
b. daya dukung lingkungan budidaya berdasarkan ketentuan yang
ditetapkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas
teknis di bidang perikanan budidaya;
c. sarana dan prasarana budidaya, berupa;
1) pakan, dilakukan dengan ketentuan:
a) pakan alami sesuai dengan nutrisi yang diperlukan
dalam budidaya rajungan (Portunus spp.); dan/atau
b) pakan buatan sesuai dengan nutrisi yang diperlukan
dalam budidaya rajungan (Portunus spp.).
2) obat ikan, dilakukan dengan ketentuan menggunakan obat
ikan yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang
melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya;
dan
3) wadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
d. penanganan limbah, dilakukan dengan ketentuan memenuhi
prinsip cara budidaya ikan yang baik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
e. dokumen perizinan:
1) untuk kegiatan berusaha berupa perizinan berusaha,
dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian NIB dan
standar; dan
2) untuk tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan,
pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah Negara
Republik Indonesia berupa persetujuan Menteri dilakukan
dengan cara memeriksa kesesuaian persetujuan.
f. surat keterangan asal rajungan (Portunus spp.) dari unit
pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit

DITJEN PSDKP
943