Page 944 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 15 -

- 16 -
3) pelaporan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan.

2) jumlah kuota yang ditetapkan;
3. Pengawasan kegiatan penangkapan lobster (Panulirus spp.)
3) kepiting (Scylla spp.) tidak dalam kondisi bertelur, kecuali
a. untuk kegiatan berusaha dilakukan dengan cara memeriksa
kesesuaian: pada periode bulan Desember sampai dengan akhir bulan
1) dokumen Perizinan Berusaha berdasarkan ketentuan Februari;
4) ukuran kepiting (Scylla spp.) yang ditentukan, yakni:
peraturan perundang-undangan;
a) ukuran lebar karapas di atas 12 (dua belas) sentimeter
2) lobster (Panulirus spp.) tidak dalam kondisi bertelur;
atau berat di atas 150 (seratus lima puluh) gram per
3) ukuran lobster (Panulirus spp.) yang ditentukan, terdiri atas:
a) ukuran panjang karapas di atas 6 (enam) sentimeter ekor, untuk kepentingan konsumsi; atau
b) ukuran berat minimal 60 (enam puluh) gram per ekor,
atau berat di atas 150 (seratus lima puluh) gram per
untuk Pembudidayaan Ikan.
ekor untuk lobster pasir (Panulirus homarus); dan
5) alat Penangkapan Ikan yang pasif dan ramah lingkungan
b) ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) sentimeter
atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan Penangkapan
Ikan; dan
lobster (Panulirus spp.) jenis lainnya.
6) lokasi Penangkapan Ikan yang ditetapkan oleh Menteri.
4) alat Penangkapan Ikan yang pasif dan ramah lingkungan
b. untuk kegiatan berusaha berupa Penangkapan Ikan untuk
yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan
lobster (Panulirus spp.); dan pembenihan dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian:
5) lokasi Penangkapan Ikan yang ditetapkan oleh Menteri. 1) dokumen Perizinan Berusaha berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan,
2) surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) dari unit
pengkajian, dan/atau penerapan dilakukan dengan cara
pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit
memeriksa:
1) persetujuan Menteri; pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya,
atau Dinas; dan
2) surat keterangan asal lobster (Panulirus spp.) dari unit
3) surat keterangan usaha pembenihan dari Dinas.
pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit
c. Penangkapan Ikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan
pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya,
atau Dinas; dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan dilakukan
dengan cara memeriksa kesesuaian:
3) surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas
1) persetujuan Menteri;
di bidang riset kelautan dan perikanan.
2) surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) dari unit

4. Pengawasan kegiatan penangkapan kepiting (Scylla spp.) dilakukan pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit
pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya,
dengan cara memeriksa:
atau Dinas; dan
a. untuk kegiatan berusaha berupa Penangkapan Ikan untuk
3) surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas
konsumsi dan Pembesaran dilakukan dengan cara memeriksa
kesesuaian: di bidang riset kelautan dan perikanan.
1) dokumen Perizinan Berusaha berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

DITJEN PSDKP
934