Page 943 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 14 -

BAB III
TATA CARA PENGAWASAN

A. PEMERIKSAAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN
1. Pengawasan kegiatan penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus)
dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian:
a. dokumen penetapan sebagai Nelayan Kecil penangkap Benih
Bening Lobster (puerulus) dan kesesuaian identitas pelaku usaha
dengan kegiatan usaha;
b. dokumen Perizinan Berusaha untuk Nelayan Kecil berupa NIB;
c. jumlah kuota yang diberikan kepada Nelayan Kecil yang
ditetapkan;
d. surat pernyataan Nelayan Kecil yang menyatakan akan menjual
Benih Bening Lobster (puerulus) ke Pembudi Daya Ikan, diketahui
oleh kepala desa/lurah setempat;
e. alat Penangkapan Ikan yang pasif dan ramah lingkungan yang
digunakan untuk melakukan kegiatan Penangkapan Ikan; dan
f. lokasi Penangkapan Ikan yang ditetapkan oleh Menteri.

2. Kegiatan pengawasan penangkapan Benih Lobster:
a. penangkapan Benih Lobster dilarang berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Dalam hal ditemukan penangkapan Benih
Lobster, Pengawas Perikanan memeriksa:
1) identitas Nelayan penangkap Benih Lobster;
2) jenis, panjang karapas, berat, jumlah Benih Lobster yang
ditangkap;
3) kondisi komoditas Benih Lobster yang ditangkap (bertelur
atau tidak);
4) keadaan komoditas Benih Lobster yang ditangkap (hidup
atau mati); dan
5) lokasi terjadinya penangkapan Benih Lobster.
b. dalam hal hasil pengawasan ditemukan adanya indikasi tindak
pidana perikanan, maka Pengawas Perikanan melakukan tindak
lanjut dalam bentuk:
1) rekomendasi pengenaan sanksi administratif;
- 15 -
2) pengenaan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab; dan/atau
3) pelaporan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan.

3. Pengawasan kegiatan penangkapan lobster (Panulirus spp.)
DITJEN PSDKP
a. untuk kegiatan berusaha dilakukan dengan cara memeriksa
933
kesesuaian:
1) dokumen Perizinan Berusaha berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
2) lobster (Panulirus spp.) tidak dalam kondisi bertelur;
3) ukuran lobster (Panulirus spp.) yang ditentukan, terdiri atas:
a) ukuran panjang karapas di atas 6 (enam) sentimeter
atau berat di atas 150 (seratus lima puluh) gram per
ekor untuk lobster pasir (Panulirus homarus); dan
b) ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) sentimeter
atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk
lobster (Panulirus spp.) jenis lainnya.
4) alat Penangkapan Ikan yang pasif dan ramah lingkungan
yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan
lobster (Panulirus spp.); dan
5) lokasi Penangkapan Ikan yang ditetapkan oleh Menteri.
b. untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan,
pengkajian, dan/atau penerapan dilakukan dengan cara
memeriksa:
1) persetujuan Menteri;
2) surat keterangan asal lobster (Panulirus spp.) dari unit
pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit
pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya,
atau Dinas; dan
3) surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas
di bidang riset kelautan dan perikanan.

4. Pengawasan kegiatan penangkapan kepiting (Scylla spp.) dilakukan
dengan cara memeriksa:
a. untuk kegiatan berusaha berupa Penangkapan Ikan untuk
konsumsi dan Pembesaran dilakukan dengan cara memeriksa
kesesuaian:
1) dokumen Perizinan Berusaha berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;