Page 152 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 152

Penghasilan,  perlu  menetapkan  Peraturan  Pemerintah

                                         tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang
                                         Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran

                                         Bruto Tertentu;


               Pertanyaan 147

               Bagaimana perumusan konsiderans peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau
               peraturan menteri/badan/lembaga/komisi yang merupakan perubahan?


                     Jawaban:

                     Rumusan  konsiderans  terhadap  perubahan  peraturan  pemerintah,  peraturan

                     presiden,  atau  peraturan  menteri/badan/lembaga/  komisi  yang  merupakan
                     perubahan harus mencantumkan “alasan diperlukannya perubahan” atas suatu

                     peraturan  perundang-undangan  dapat  berupa  rumusan  yang  memuat  pokok
                     pikiran “sosiologis dan/atau yuridis”.


                     Perubahan  peraturan  perundang-undangan  pelaksanaan  di  bawah  undang-

                     undang  “tidak  perlu  mencantumkan  pasal  yang  mendelegasikannya  karena

                     sudah ada di peraturan yang akan diubah, kecuali terdapat pasal pendelegasian
                     baru”  yang  materi  muatannya  akan  dituangkan  dalam  rancangan  peraturan

                     perundang-undangan baru.


                     Contoh:

                     1.  Konsiderans Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan

                         atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
                         Menimbang:      a. bahwa  guru  sebagai  tenaga  profesional memiliki  peran

                                             strategis  untuk  mewujudkan  visi  penyelenggaraan

                                             pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas;
                                          b. bahwa  untuk  mewujudkan  profesionalitas  guru  perlu

                                             perbaikan tata kelola guru;
                                          c. bahwa  Peraturan  Presiden  Nomor  74  Tahun  2008

                                             tentang Guru perlu penyesuaian untuk mengakomodasi






                                                                                                      152
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157