Page 156 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 156
Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang untuk dapat membentuk
peraturan perundang-undangan.
Selain itu, dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan
pada badan, lembaga, atau komisi yang dibentuk Pemerintah atas perintah
undang-undang adalah peraturan pembentukan badan, lembaga, atau komisi.
Pertanyaan 151
Peraturan perundang-undangan apa saja yang dapat menjadi dasar hukum undang-
undang?
Jawaban:
Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam dasar hukum undang-
undang:
1. Dasar hukum undang-undang:
a. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 untuk undang-undang yang berasal dari Dewan
Perwakilan Rakyat.
b. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 untuk undang-undang yang berasal dari
Presiden.
c. Pasal 20 dan Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 untuk undang-undang yang berasal
dari Dewan Perwakilan Daerah.
d. Ditambahkan pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 apabila memerintahkan secara
langsung undang-undang.
e. Ditambahkan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
substansinya melingkupi undang-undang tersebut.
2. Dasar hukum undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang menjadi undang-undang:
a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk undang-undang
156