Page 155 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 155
Contoh:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31D Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal
168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil
Gross Split;
II.B. DASAR HUKUM
Pertanyaan 150
Apa yang perlu dicantumkan dalam dasar hukum peraturan perundang-undangan?
Jawaban:
Yang perlu dicantumkan dalam dasar hukum peraturan perundang-undangan:
a. Dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang- undangan; dan
b. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan
70
peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan dasar kewenangan pembentukan peraturan
perundang-undangan adalah dasar hukum lembaga atau pejabat berdasarkan
atribusi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
70
Ibid, butir 28 Lampiran II.
155
