Page 85 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 85

peraturan diundangkan akan berlaku fiksi hukum yang menyatakan setiap orang

                     dianggap  mengetahui  undang-undang  sebagai  daya  ikat  dari  peraturan  yang
                     telah diundangkan tersebut.


                     Daya  ikat  suatu  peraturan  akan  lahir  ketika  suatu  peraturan  itu  telah

                     diundangkan. Pengundangan juga sebagai wujud solusi untuk mengakomodir

                     perkembangan  sistem  perundang-undangan  yang  akan  tetap  menjaga
                     pengakuan terhadap kedaulatan rakyat.


               Pertanyaan 86

               Mengapa suatu peraturan perundang-undangan perlu diundangkan?


                     Jawaban:

                     Esensi perlunya pengundangan adalah untuk memenuhi asas publisitas agar
                     setiap  orang  dianggap  mengetahui  peraturan  perundang-undangan  atau

                     ketidaktahuan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat
                     diterima (fictie hukum).



                     Dengan  diundangkannya  peraturan  perundang-undangan  dalam  Lembaran
                     Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

                     atau  Berita  Negara  Republik  Indonesia,  Tambahan  Berita  Negara  Republik
                     Indonesia, Peraturan Perundang-undangan tersebut dianggap mempunyai daya

                     laku dan daya ikat bagi setiap orang.
                     Peraturan  perundang-undangan  mulai  berlaku  dan  mempunyai  kekuatan

                     mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan

                                                                  57
                     perundang-undangan yang bersangkutan.
               Pertanyaan 87

               Bagaimana jika suatu peraturan perundang-undangan tidak diundangkan?


                     Jawaban:





               57  Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
               undangan, , LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, Pasal 87


                                                                                                       85
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90