Page 86 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 86
Setiap peraturan perundang-undangan wajib diundangkan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia.
Jika suatu peraturan perundang-undangan tidak diundangkan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia, peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai daya ikat
dan daya laku.
Pertanyaan 88
Siapa yang berwenang melakukan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara
Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia?
Jawaban:
Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau
Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum (Pasal 85 UU P3 Jo. Pasal 147 Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU P3. Dengan adanya Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata
Cara Pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia maka:
1. Menteri Sekretaris Negara melakukan penandatanganan pengundangan
terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
terhadap:
58
58 Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 13 Tahun 2022, LN Tahun 2022 Nomor 143, TLN
Nomor 6801, Pasal 85.
86
