Page 83 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bersama dengan

kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut
melakukan perbaikan dengan melibatkan pimpinan alat kelengkapan DPR

yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.
56

Pertanyaan 82

Apakah pelaksana tugas (Plt.) mempunyai kewenangan menetapkan peraturan
perundang-undangan?

Jawaban:

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan mendefinisikan peraturan perundang-undangan
adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum
dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang
melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sumber
kewenangan lembaga atau pejabat dapat berasal dari pemberian kewenangan atau
pelimpahan kewenangan. Kewenangan yang berasal dari pemberian meliputi atribusi,
sementara kewenangan yang berasal dari pelimpahan meliputi delegasi dan mandat.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan definisi atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau
pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 atau Undang-Undang. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan
dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat
pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih
sepenuhnya kepada penerima delegasi. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari
badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau
pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat
tetap berada pada pemberi mandat.

Dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap maka dapat diisi oleh pelaksana tugas
yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Pejabat
pemerintahan dapat melimpahkan kewenangan kepada pejabat pemerintahan lain
yang menjadi bawahannya dengan suatu instrumen hukum, kecuali ditentukan lain
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Instrumen hukum yang
menetapkan pelaksana tugas harus memuat norma pelimpahan kewenangan ke
pelaksana tugas untuk menetapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 83

56
Ibid, Pasal 73 ayat (1).
83