Page 79 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 79
Pertanyaan 76
Apakah suatu Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali oleh pengusul?
Jawaban:
Rancangan undang-undang dapat ditarik kembali pada saat:
a. sebelum Rancangan Undang-Undang dibahas bersama oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan Presiden
b. Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas dapat ditarik kembali
berdasarkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
Pertanyaan 77
Apakah Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan inisiatif untuk membahas
Rancangan Undang-Undang?
Jawaban:
Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan inisiatif untuk membahas
Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat melaui Dewan Perwakilan
Rakyat.
Hal tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa
kata “dapat” dalam Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut merupakan pilihan subjektif Dewan
Perwakilan Daerah “untuk mengajukan” atau “tidak mengajukan”.
Kata “dapat” tersebut bisa dimaknai juga sebagai sebuah hak dan/atau
kewenangan, sehingga analog atau sama dengan hak dan/atau kewenangan
konstitusional Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Presiden berhak
mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.
Dengan demikian, Dewan Perwakilan Daerah mempunyai posisi dan kedudukan
79
