Page 76 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 76

Daftar  lnventarisasi  Masalah  (DIM)  merupakan  uraian  persoalan  konseptual,

                     substansi,  redaksional,  dan  sistematika  atas  rancangan  undang-undang
                     (catatan: dicari rujukan tentang DIM) yang disusun oleh:

                      a.  Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR;
                      b.  DPR jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden;
                      c.  DPR  dan  DPD  jika  rancangan  undang-undang  berasal  dari  Presiden
                         sepanjang berkaitan dengan kewenangan DPD;
                      d.  DPR  dan  Presiden  jika  rancangan  undang-undang  berasal  dari  DPD
                         sepanjang terkait dengan kewenangan DPD; atau
                      e.  DPD  dan  Presiden  jika  rancangan  undang-undang  berasal  dari  DPR
                         sepanjang terkait dengan kewenangan DPD.


               Pertanyaan 72

               Apa yang dimaksud dengan pendapat mini dan siapa yang menyusun?




                     Jawaban:
                     Pendapat  mini  diartikan  sebagai  pendapat  yang  disampaikan  fraksi-fraksi  di

                     DPR, Presiden, dan/atau DPD terhadap RUU pada pengambilan keputusan di

                     Pembicaraan Tingkat I (kesepakatan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan
                     pembahasan sebuah RUU ke Pembicaraan Tingkat II). Pendapat mini fraksi

                     disusun  oleh  masing-masing  fraksi  yang  ada  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat,
                     Dewan Perwakilan Daerah (terkait lingkup kewenangan DPD), dan Presiden.

                     (Indonesian Parliamentary Center)

                     Pendapat  mini  fraksi  disampaikan  pada  pembicaraan  Tingkat  I  dalam  tahap

                     pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut sejalan dengan tahap
                     pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  diatur  dalam

                     Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan

                     Perundang-undangan


               Pertanyaan 73
               Apa yang dilakukan dalam pembicaraan tingkat II?


                     Jawaban:






                                                                                                       76
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81