Page 73 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 73
Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan materi:
51
a. otonomi daerah;
b. hubungan pusat dan daerah;
c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
e. perimbangan keuangan pusat dan daerah
Pertanyaan 66
Apakah perancang peraturan perundang-undangan dapat dilibatkan dalam
pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah
provinsi/kabupaten/kota?
Jawaban:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan Setiap tahapan Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-
undangan.
Pembahasan merupakan salah satau tahapan dalam proses pembentukan
peraturan perundang-undangan, sehingga perancang dapat dilibatkan dalam
pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah
provinsi/kabupaten/kota.
Catatan: Tambahan rumusan pertanyaan terkait melibatkan analis legislasi sesuai
ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 99 UU 13/2022. (Ibu Susana Oktafia) (PR)
Pertanyaan 66a
Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan, jabatan fungsional tertentu
apa saja yang dapat diikutsertakan dalam pembahasan Rancangan Undang-
Undang?
51
Ibid, pasal 65 ayat (2).
73
